Luncurkan SIPLah, Kemendikbudristek Tingkatkan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah

JAKARTA - Kemendikbudristek meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke 12 yakni peluncuran Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). SIPLah menjadi platform marketplace yang memudahkan sekolah berbelanja menggunakan dana sumber dana bantuan pemerintah dengan sistem digital dan fleksibel.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, SIPLah merupakan platform untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Pertama kali diluncurkan pada 2019 dan tahun ini ditransformasi kembali dengan berbagai macam fitur yang dapat membantu sekolah dalam melakukan pengadaan sekolah yang jauh lebih transparan, aman dan mudah.

Nadiem menjelaskan, Kemendikbudristek telah menyalurkan dana BOS Rp53,4 triliun pada 2021 kepada 216 ribu sekolah dan sekolah boleh membelanjakan dana BOS ini secara fleksibel dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Bahkan dana BOS pun bisa untuk melengkapi persiapan belajar tatap muka.

Baca juga:  Petunjuk Teknis Belajar Tatap Muka di Sekolah Tunggu dari Kemendikbudristek

Namun dia mengaku setelah berkeliling ke sekolah dia mendengar banyak keluhan pemakaian dana BOS dari sekolah. Misalnya intimidasi dari oknum untuk mencari kesalahan sekolah dalam pembelanjaan dana BOS ataupun beban administrasi bagi kepala sekolah.

Disisi lain, katanya, harus diakui juga ada isu korupsi dana BOS yang terjadi di lapangan. "Kasus-kasus seperti ini bisa dihindari kalau semakin besar persentase penggunaan dana BOS dilakukan secara online dan transparan melalui platform digital," katanya pada peluncuran SIPLah secara daring, Kamis (26/8/2021)

Baca juga: Ditjen Diktiristek-USAID Dukung Semangat Berwirausaha Mahasiswa

Melalui SIPLAH sebagai sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang dananya bersumber dari dana BOS sekarang sekolah dengan mudah bisa langsung masuk ke dalam suatu pasar untuk membeli berbagai macam kebutuhan barang dan jasa secara transparan dan 100 % akuntabel.