Kebijakan seperti itu dinilai mampu membantu distribusi produksi program studi kesehatan. Dengan begitu, menurut Bambang, dokter-dokter muda tidak hanya berkutat pada kota-kota besar. Karena itu, ia menyangkan kebijakan baru yang tidak mengaharuskan lulusan-lulusan untuk praktik di daerah yang ditentukan pemerintah.
“Sekarang tidak. Kalau enggak mau ke Papua, maunya ‘nangkring’ di Jawa Barat dan Jakarta, ya enggak apa-apa,” keluhnya.
Padahal menurut Bambang, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan dengan jelas memberikan hak pemerintah untuk mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan. Asalkan, kesejahteraannya terjamin. Kalau begini, ucap Bambang, “Dokter banyak, tapi di kota semua.”
(Susi Fatimah)