Kritik LPDP, Ikatan Alumni Habibie: Jangan Hanya Fokus Program Pascasarjana, tapi Juga Lulusan SMA/SMK

JAKARTA - Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) menyatakan program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), bantuan beasiswa belajar ke luar negeri, seharusnya tidak hanya fokus untuk program S-2 dan S-3 namun diperluas bagi lulusan SMA/SMK.

Ketua Umum IABIE Bimo Joga Sasongko mengatakan, program beasiswa luar negeri LPDP yang selama ini hanya fokus untuk program S-2 dan S-3 kurang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kurang efektif mencetak SDM teknologi berkelas dunia.

Untuk mencetak SDM teknologi yang tergolong hi-tech perlu reorientasi atau peninjauan kembali program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pada saat ini LPDP mengelola dana abadi untuk pendidikan senilai triliunan rupiah.

Reorientasi pada intinya penambahan program dan pengalokasian dana untuk pengiriman lulusan SMA/SMK berbakat guna melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi luar negeri dalam prodi teknologi tinggi, karena prodi tersebut belum ada atau kurang memadai pada perguruan tinggi di dalam negeri.

"Perlu terobosan memberikan beasiswa ikatan dinas bagi siswa berprestasi dari sekolah menengah untuk belajar di luar negeri," katanya melalui keterangan resmi, baru-baru ini.

Menurut dia, LPDP yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2010 tentang Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) mestinya menjadi ujung tombak dalam mencetak SDM terbarukan sejak usia belia.

Mestinya, lanjut Bimo, LPDP mampu menjadi navigator yang bisa membuka jalan bagi anak muda bangsa untuk menatap kemajuan dan kendalikan revolusi teknologi. Navigator yang mampu mengarahkan lulusan SMA menuju negara-negara maju yang menyediakan pendidikan tinggi terkemuka.

Sejak LPDP dibentuk, publik melihat kurang adanya rasa keadilan dalam program beasiswa luar negeri. Program yang elitis tersebut cenderung berpihak kepada yang kaya dan orang kota besar karena mereka punya fasilitas dan uang untuk mendapat Letter of Acceptance (LoA) atau conditional letter dari perguruan tinggi luar negeri.

"Sementara siswa yang kurang mampu atau dari pelosok daerah kesulitan memperoleh LoA. Karena untuk dapatkan itu prosesnya panjang dan membutuhkan dana dan kemampuan bahasa asing yang lebih. Hal ini tentunya memberatkan yang berasal dari daerah dan keluarga tidak mampu," katanya.

Bimo menyatakan, LPDP seharusnya meniru program beasiswa yang bernuansa affirmatif action yang pernah dijalankan oleh Menristek BJ. Habibie pada tahun 1980-an yang berhasil mengirimkan sekira 2.000 pemuda dari berbagai kalangan dan tingkatan sosial untuk belajar ke luar negeri.

Dalam program Habibie tersebut, baik orang kota atau desa, kaya atau miskin bisa ikut tahapan seleksi beasiswa ikatan dinas, tambahnya, kalau lolos seleksi akademis mereka dibantu proses mendapatkan LoA dan kemahiran berbahasa asing.

Setelah itu baru dikuatkan dengan ikatan dinas sebelum mereka berangkat ke LN. Substansi surat ikatan dinas juga sangat jelas, termasuk penempatan dan kewajiban setelah lulus pada lembaga pemerintah maupun BUMN industri strategis.

"Arah dan sasaran LPDP perlu segera direvisi agar bisa optimal mengarahkan segenap usahanya guna mencetak pemimpin masa depan yang inovatif dan tersebar di berbagai lini kebangsaan," ujarnya.

(Susi Fatimah)