Ombudsman Buka Posko Pengaduan PPDB Online

"Formatnya, nama pelapor*No.KTP*Nama Sekolah*Isi laporan," ujarnya.

Lebih jauh Herdi menerangkan, meskipun penyelenggaraan PPDB merupakan agenda rutin tahunan yang seharusnya memiliki aturan jelas dan tegas, namun tetap saja tiap tahun terjadi maladministrasi. Berdasarkan pengawasan Ombudsman RI dalam PPDB tahun ajaran 2013 sampai dengan 2015, penarikan biaya tidak resmi menduduki peringkat teratas.

"Ombudsman menemukan ada penarikan sejumlah biaya pada saat pendaftaran ulang siswa baru, kemudian Ombudsman juga banyak menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam praktik layanan PPDB," tambah Herdi.

Di beberapa daerah, untuk mengantisipasi kecurangan, diterapkan PPDB online atau dalam jaringan (daring). Sistem ini cukup efektif menekan kecurangan PPDB. Namun, di tingkat masyarakat belum cukup siap dengan metode online, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat akibat sistem tersebut.

(Rifa Nadia Nurfuadah)