Ombudsman Buka Posko Pengaduan PPDB Online

BENGKULU - Ombudsman Perwakilan Bengkulu membuka posko pengaduan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB), termasuk yang dilakukan secara online. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurangan dan sistem yang tidak transparan.

"Laporkan ke Ombudsman bila mengalami atau mengetahui kecurangan penerimaan siswa baru," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bengkulu, Herdi Puryanto seperti dilansir Antara, Rabu (15/6/2016).

Herdi mengatakan, proses dan sistem PPDB di sekolah sangat menentukan calon peserta didiknya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga, proses ini menjadi salah satu penentu keberhasilan proses pendidikan di setiap sekolah.

"Atas dasar tersebut, sepantasnya PPDB yang jujur, kredibel dan transparan diterapkan dalam pelaksanaannya," ucapnya.

Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik kembali mengimbau masyarakat berperan aktif mengawasi proses PPDB. Herdi menjelaskan, pelaporan kecurangan proses PPDB tahun ajaran 2016/2017 dapat dilakukan masyarakat dengan datang langsung ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu di Jalan Raflesia No. 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu. Atau dapat menghubungi melalui telepon 0736-20730.

Sedangkan secara nasional, Ombudsman RI membuka SMS Center pengaduan PPDB tahun ajaran 2016/2017 melalui nomor 0897-6449-566.

"Formatnya, nama pelapor*No.KTP*Nama Sekolah*Isi laporan," ujarnya.

Lebih jauh Herdi menerangkan, meskipun penyelenggaraan PPDB merupakan agenda rutin tahunan yang seharusnya memiliki aturan jelas dan tegas, namun tetap saja tiap tahun terjadi maladministrasi. Berdasarkan pengawasan Ombudsman RI dalam PPDB tahun ajaran 2013 sampai dengan 2015, penarikan biaya tidak resmi menduduki peringkat teratas.

"Ombudsman menemukan ada penarikan sejumlah biaya pada saat pendaftaran ulang siswa baru, kemudian Ombudsman juga banyak menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dalam praktik layanan PPDB," tambah Herdi.

Di beberapa daerah, untuk mengantisipasi kecurangan, diterapkan PPDB online atau dalam jaringan (daring). Sistem ini cukup efektif menekan kecurangan PPDB. Namun, di tingkat masyarakat belum cukup siap dengan metode online, yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat akibat sistem tersebut.

(Rifa Nadia Nurfuadah)