Sebelumnya, Menristekdikti mengeluarkan surat edaran menyangkut UKT. Surat tersebut ditunjukkan untuk pimpinan PTN di lingkungan Kemenristek Dikti, dan ditujukan untuk Koordinator Kopertis 1-XIV, serta pimpinan perguruan tinggi di kementerian dan lembaga lain.
Adapun poin utama dalam surat edaran tersebut, yaitu agar seluruh pimpinan PTN, Kopertis dan pimpinan perguruan tinggi di kementerian dan lembaga lain menunda implementasi Permendikbud Nomor 55 Tahun 2013 tentang UKT.
Kemenristek Dikti tetap akan melindungi mahasiswa PTN yang kurang mampu dalam hal UKT, yaitu paling sedikit 20 persen dari mahasiswa baru. Sementara itu, UKT yang ditanggung oleh 80 persen mahasiswa baru yang mampu secara ekonomi disesuaikan kemampuan ekonomi orangtua. (ira)
(Muhammad Saifullah )