Demo Mahasiswa Indonesia Gelap, Ini Sikap PPI Dunia
2. Prioritas Pendidikan
Mendesak pemerintah untuk fokus memperkuat akses dan kualitas pendidikan tanpa memangkas anggaran pendidikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa sektor pendidikan tetap mendapatkan prioritas dalam anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari investasi di sektor ini.
Perhatian khusus juga harus diberikan pada peningkatan kesejahteraan guru, karena guru yang terlatih dan sejahtera mampu memberikan pendidikan yang berkualitas.
3. Pemberian Tunjangan Kerja untuk Dosen ASN
Merealisasikan pemberian tunjangan kerja kepada dosen ASN dengan penekanan pada evaluasi berkala dan transparansi penyaluran agar berdampak positif pada pelayanan publik. Evaluasi kinerja ASN harus dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang jelas dan objektif, sehingga hasil evaluasi dapat dijadikan dasar penyaluran tunjangan kerja—baik sebagai penghargaan atas kinerja yang luar biasa maupun sebagai dasar pembinaan bagi ASN yang membutuhkan perbaikan.
4. Revisi UU Minerba Merevisi
UU Minerba yang saat ini dinilai lebih menguntungkan korporasi. Pemerintah harus mengutamakan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan partisipasi publik dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, perusahaan didorong untuk menerapkan prinsip ekonomi sirkular dalam praktik pertambangan, misalnya dengan memanfaatkan kembali limbah sebagai bahan baku produksi lain atau mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, serta mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan desain produk ekologis yang memperhatikan siklus hidup teknologi guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
5. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG guna memperbaiki distribusi, meningkatkan kualitas gizi, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Pemerintah harus menyediakan laporan berbasis e-procurement atas penggunaan anggaran, seperti pembelian produk kebutuhan MBG, yang dapat diakses secara terbuka oleh publik.
Laporan tersebut harus mencakup rincian anggaran untuk penyediaan makanan, distribusi, dan evaluasi kinerja program, sehingga pengawasan berbasis masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan.
6. Pengelolaan Daya Anagata Nusantara (Danantara)
Mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara agar benar-benar digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemulihan lingkungan, bukan demi kepentingan korporasi.
Pengelolaan Danantara harus mendukung penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, program pemberdayaan sumber daya manusia, serta pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM).
