Share

Heboh Dugaan Pungli di SMAN 3 Kota Bekasi, Ridwan Kamil Perintahkan Ditelusuri

Jonathan Simanjuntak, MNC Portal · Rabu 16 November 2022 15:12 WIB
https: img.okezone.com content 2022 11 16 624 2708730 heboh-dugaan-pungli-di-sman-3-kota-bekasi-ridwan-kamil-perintahkan-ditelusuri-jUmn4U6D8q.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil/Pemprov Jabar

BEKASI - Kabar adanya dugaan pungutan liar (pungli) di dunia Pendidikan terjadi di SMAN 3 Kota Bekasi. Menyusul kejadian ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun meminta dugaan pungli ini ditelusuri.

Kabar dugaan pungli pertama kali ramai di media sosial lewat sebuah cuitan. Pengguna media sosial dengan akun Twitter @__istiara menuliskan pertanyaan kepada akun resmi Disdik Jawa Barat terkait pungutan yang dilakukan oleh SMAN 3 Kota Bekasi sebesar Rp4.750.000.

“@disdik_jabar SMAN 3 bekasi menetapkan pungutan sebesar 4.750.000 dan biaya SPP 350.000 per siswa kelas X. Apakah hal ini sepengetahuan dan ijin @disdik_jabar ? Apakah diperbolehkan ? @ridwankamil,” tulis akun @__istiara, seperti dilihat MNC Portal Indonesia, Rabu (16/11/2022).

Menyusul hal itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun buka suara. Dia memastikan bahwa tidak ada pungutan yang ditetapkan di dunia pendidikan secara khusus di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Tidak boleh ada pungutan apapun. Di sekolah negeri baik SMA/SMK/SLB yang menjadi kewenangan Provinsi,” ucap Ridwan Kamil pada akun instagramnya saat merespons kabar tersebut.

Kang Emil sapaan akrabnya menyatakan bahwa seluruh anggaran dunia pendidikan itu diurus oleh negara. Dia pun meminta Disdik Jawa Barat untuk menelusuri adanya dugaan pungli tersebut.

Follow Berita Okezone di Google News

“Jikapun ada urgensi, itu pun harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur. Saya sudah mengirimkan Kadisdik untuk menelusuri pungutan di atas,” tuturnya.

Ridwan Kamil memastikan akan memberi sanksi terhadap pihak sekolah jika ditemukan adanya dugaan pungli. Dia pun meminta pihak-pihak lain untuk memberikan laporan apabila ada kejadian pungutan serupa.

“Segera memberi sanksi jika ada pelanggaran aturan yang disengaja oleh sekolah yang bersangkutan,” pungkasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini