BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat penerapan kurikulum antiradikalisme dan antikorupsi di sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB dalam upaya membumikan Pancasia.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Dedi Supandi menjelaskan bahwa dalam momentum Indonesia Emas 2045 mendatang, peran siswa-siswi yang duduk di bangku SMA, SMK, dan SLB saat ini akan sangat dibutuhkan.
Namun, di balik itu ada sejumlah tantangan yang dihadapi siswa dan siswi untuk menjalankan praktik-praktik pembumian Pancasila, terlebih di era digitalisasi ini.
Selain intoleransi, radikalisme, dan terorisme, tingkat kesopanan warganet Indonesia yang saat ini menjadi yang terendah di Asia Pasifik pun harus menjadi perhatian.
"Banyak informasi hoaks (kabar bohong) yang sulit dibendung dan tingkat kesopanan yang cenderung mulai terkikis," ungkap Dedi di Bandung, Senin (3/10/2022).
Oleh karenanya, lanjut Dedi, pihaknya terus memperkuat penerapan kurikulum pencegahan dan penanggulangan radikalisme serta kurikulum antikorupsi.