Share

Kadisdik Tegaskan Jangan Sampai Ada Oknum 'Bermain' di PPDB 2022

Natalia Bulan, Okezone · Jum'at 24 Juni 2022 18:22 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 24 624 2617758 kadisdik-tegaskan-jangan-sampai-ada-oknum-bermain-di-ppdb-2022-bjdyx49DAa.jpg Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dendi Supandi/Antara

BANDUNG - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Kadisdik Jabar) Dedi Supandi menegaskan jangan sampai ada oknum yang berani 'bermain' untuk melakukan pungutan luar dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022.

"Jadi perlu saya tegaskan, jangan ada oknum yang berani bermain pada PPDB 2022 di Jabar," ujar Dedi Supandi, ketika dimintai tanggapannya tentang OTT terhadap oknum di SMKN 5 Bandung perihal dugaan pungutan liar PPDB oleh Tim Satgas Saber Pungli Jabar, dikutip dari Antara, Jumat (24/6/2022).

Menurutnya, PPDB 2022 ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melibatkan Tim Satgas Saber Pungli.

Untuk mewujudkan PPDB 2022 di Jabar yang seadil-adilnya, Dedi mengajak seluruh pihak termasuk kepada masyarakat agar tidak segan untuk membuat aduan jika menemukan aksi pungut liar.

"Untuk sekolah, instansi pendidikan atau masyarakat jangan segan untuk segera melaporkan jika menemukan pungli khususnya pada PPDB 2022 ini," kata dia.

Dedi juga menuturkan bahwa sudah sejak jauh-jauh hari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memang sudah bekerja sama dengan tim Satgas Saber Pungli untuk menyikapi konflik di PPDB.

Follow Berita Okezone di Google News

Salah satunya, dengan memberikan pembinaan terhadap seluruh kepala sekolah, SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kabupaten/Kota) Bekasi, pada Selasa (21/6/2022).

"Sehingga kejadian OTT SMKN 5 Bandung merupakan tindak lanjut kerja sama yang dilakukan kami dengan tim Satgas Saber Pungli untuk mencegah segala bentuk pungutan liar," katanya.

Terkait kejadian OTT di SMKN 5 Kota Bandung sendiri, Dedi Supandi mengatakan, pemberian sanksi masih menunggu hasil dari gelar perkara.

Di mana, kata dia, berdasarkan gelar perkara tersebut akan keluar sanksi, baik itu ringan, sedang maupun berat.

"Untuk yang seberat-beratnya, akan diberhentikan dari PNS. Kalau ringan berupa teguran. Nah sanksi sedang, bisa turun pangkat atau dicopot jabatan di sekolah," katanya.

Dedi memastikan, OTT pada oknum yang diduga melakukan pungli saat PPDB 2022 di Jawa Barat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Jadi arahan yang pertama jangan ada pungli di THR atau tunjangan hari raya dan kedua jangan ada juga pungli di PPDB," kata dia.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini