Share

Peran Partai Politik Indonesia di Masa Penjajahan Jepang

Natalia Bulan, Okezone · Rabu 08 Juni 2022 15:05 WIB
https: img.okezone.com content 2022 06 08 624 2607896 peran-partai-politik-indonesia-di-masa-penjajahan-jepang-9laXHZyr5Y.jpg Presiden Soekarno saat bertemu Komandan AD Jepang Yoichiro Yamamoto/Wikimedia

JAKARTA - Sistem kepartaian Indonesia sudah lahir di era penjajahan Belanda. Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda itu adalah periode pertama lahirnya partai politik di Indonesia yang menandai keadaan kesadaran nasional.

 BACA JUGA:Partai Gerindra Resmi Pecat M Taufik sebagai Kader

Saat itu semua organisasi yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah. Aatau yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI, dan Partai Katolik ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik saat itu adalah manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan untuk bangsa Indonesia.

Dewan Rakyat didirikan kemudian beberapa partai diteruskan di dalam badn ini. Di tahun 1939 benar beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husin Thamrin, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera (PPBB) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Namun, ketika Jepang menduduki Indonesia, semua keaktifan partai politik dilarang.

Hanya kumpulan Islam yang diberi kebebasan untuk membentuk Parta Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Partai Masyumi) yang lebih banyak bangkit di aspek sosial.

Meski eksistensi partai politik sebagai suatu organisasi tidak diakui, tokoh-tokoh politik saat itu masih berperan penting dalam proses kemerdekaan.

Pada masa Jepang, didirikan organisasi-organisasi massa yang jauh menyentuh akar-akar di masyarakat.

Berbeda dengan peran partai di era penjajahan Belanda yang sebagian besar masih sebatas penengah dan perumus ide yang hanya berfungsi sebagai sosialisasi politik dan komunikasi politik.

Jepang mempelopori berdirinya organisasi Poetra, namun nasib organisasi ini pada akhirnya juga ikut dibubarkan Jepang karena dianggap telah melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi proses politik.

Praktis sampai Proklamasi Kemerdekaan, masyarakat Indonesia tidak mengenal partai-partai politik.

Demikian juga saat terbentuknya BPUPKI dan PPKI oleh pemerintahan Jepang yang anggotanya diisi oleh tokoh-tokoh nasional yang sebelumnya merupakan pimpinan partai politik.

Sehingga dengan demikian peran para tokoh yang sebelumnya berada dalam partai-partai politik masa Belanda semakin mampu menemukan wadahnya untuk berkontribusi pada rakyat meski “wadah” kepartaian sendiri tidak terwujud : dengan kata lain mereka mengambil peran dalam program-program yang dibentuk oleh Jepang.

Keberadaan partai politik sejatinya ialah yang telah melahirkan demokrasi bagi bangsa ini melalui fakta bahwa mereka itu yang telah memperjuangkan Indonesia dari masa kolonial, sempat terbungkam dan bergerak terselubung di masa Jepang mapun menjadi wadah dinamika pemerintahan di masa awal kemerdekaan.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini