5 Kebijakan Soeharto untuk Rakyat Indonesia di Era Orde Baru

JAKARTA - Berikut ini adalah 5 kebijakan Presiden Soeharto untuk Rakyat Indonesia di era Orde Baru.

Presiden Soeharto, meraih kekuasaannya di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah.

Pendahulunya, Presiden Soekarno telah menciptakan komposisi pemerintahan antagonistik yang sangat berbahaya dan terdiri dari fraksi-fraksi nasionalis, komunis, dan agama yang saling mencurigakan.

Pada 11 Maret 1966, Indonesia masih dalam kondisi terguncang dan terjebak dalam kekacauan, tepat hari itu, Presiden Soekarno dipaksa menandatangani dekrit yang memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk melakukan tindakan-tindakan demi menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara.

Dekrit tersebut dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar. Sejak itulah era pemerintahan yang dikenal dengan nama Orde Baru dimulai.

Untuk mencapai tujuan Orde Baru, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Soeharto dalam pemerintahannya, di antaranya adalah:

1. Dibubarkannya Partai Komunis Indonesia (PKI)

Tidak hanya membubarkan PKI, tetapi juga semua organisasi-organisasi pendukungnya yang berbasis di masyarakat dan di dalam kabinet pemerintahan yang diperkuat oleh Surat Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS no. 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966.

Surat tersebut sebagai realisasi dari Tiga Tuntutan Rakyat atau Tritura.

2. Pelaksanaan pemilihan umum lebih sederhana

Pelaksanaan pemilu yang lebih sederhana pertama kali pada masa Orde Baru di tahun 1971.

Penyederhanaan partai politik dari sejumlah 10 menjadi tiga partai saja berdasarkan kesamaan program partai.

Partai yang ada di masa Orde Baru di antaranya adalah Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), lalu Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ketiga partai ini pun aktivitas politiknya sangat dibatasi, termasuk pada masa kampanye singkat di masa pemilu.

3. Wajibnya pendidikan P4

Orde Baru mewajibkan pendidikan dan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk seluruh lapisan masyarakat dan memberlakukan Asas Tunggal Pancasila untuk partai-partai politik dan organisasi kerakyatan.

4. Program KB

Untuk rakyat yang hidup di era Orde Baru pasti tidak asing dengan jargon 'Dua Anak Cukup'.

Itu adalah jargon dari BKKBN dan disebutkan di tahun 2014 bahwa program KB yang dicanangkan Soeharto dengan jargon itu sukses sejak tahun 1980.

Program KB penduduk Indonesia bisa mencapai 340 juta orang pada tahun 2010. Sensus penduduk saat itu mencatat sejumlah penduduk yaitu 236 juta orang.

Soeharto bahkan mewajibkan seluruh pejabat pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk turut melaksanakan program itu.

5. Sekolah Inpres

Soeharto juga dikenal sebagai pencanang Sekolah Inpres.

Sekolah Inpres adalah program bantuan pembangunan gedung SD di tahun 1973.

Kebijakan ini diterapkan untuk memperluas kesempatan belajar siswa-siswa Indonesia, terutama yang berada di pedesaan dan penduduk di derah perkotaan yang berpenghasilan rendah.

Periode pertama, Soeharto membangun sebanyak 6.000 SD. Kemudian 22.600 gedung SD pada tahun 1982-1983.

Dan periode 1993-1994 tercatat 150 ribu unit SD Inpres.

(Natalia Bulan)