Ingin Lanjutkan Studi? Ini 8 Sekolah Kedinasan yang Bisa Jadi Pilihan

2. IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

IPDN adalah perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Kampusnya pun tersebar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu Jakarta, Sumbar, Sulsel, Sulut, NTB, Papua, Kalbar dan Riau.

Di IPDN, terdapat dua fakultas yang disediakan, yaitu:

1. Fakultas Politik Pemerintahan: Program Studi Kebijakan Pemerintahan dan Program Studi Politik Pemerintahan

2. Fakultas Manajemen Pemerintahan: Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Program Studi Manajemen Keuangan, Program Studi Manajemen Pembangunan, Program Studi Manajemen Pemerintahan, dan Program Studi Kebijakan Pemerintahan.

3. STSN (Sekolah Tinggi Sandi Negara)

STSN diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan merupakan satu-satunya pendidikan tinggi persandian di Indonesia. Sekolah ini memiliki dua program studi yaitu:

1. D-IV Manajemen Persandian

2. D-IV Teknik Persandian (Program Studi Teknik Kripto dan Program Studi Teknik Rancang Bangun Peralatan Sandi).

Pembagian program studi di STSN dilaksanakan pada semester 1, sedangkan peminatan dilakukan pada semester 3 pada program studi Teknik Persandian. Pendidikan akan ditempuh selama 4 tahun. Sekolah ini melahirkan siswa untuk menguatkan keamanan data atau informasi rahasia negara.

4. POLTEKIP (Politeknik Pemasyarakatan) dan POLTEKIM (Politeknik Imigrasi)

Poltekim dan Poltekip adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Poltekip membuka tiga program yakni:

1. Teknik Pemasyarakatan

2. Manajemen Pemasyarakatan

3. Bimbingan Pemasyarakatan.

Poltekip didirikan karena adanya perubahan perlakuan terhadap pelanggar hukum menjadi pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang berkualitas yang dilatih melalui Poltekim.

Poltekim juga terbagi menjadi tiga program studi yaitu:

1. Hukum Keimigrasian

2. Administrasi Keimigrasian

3. Manajemen Teknologi Keimigrasian.

Dulunya, Poltekim bernama Akademi Imigrasi yang bertujuan untuk menghasilkan aparatur keimigrasian yang terampil dan profesional yang bertugas sebagai penegak hukum.