Share

Cari Solusi Konflik Agraria di Sumut, Komnas HAM dan USU Gelar Seminar Agraria

Wahyudi Aulia Siregar, Okezone · Jum'at 22 Oktober 2021 10:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 10 22 65 2489972 cari-solusi-konflik-agraria-di-sumut-komnas-ham-dan-usu-gelar-seminar-agraria-Ce9lOKmHso.jpg Komnas HAM Ri kolaborasi dengan USU gelar seminar agraria (Foto: Humas USU)

Ia menjelaskan bahwa Komnas HAM RI memberi perhatian serius pada konflik agraria baik persoalan tanah maupun sumber daya alam karena menyangkut hak asasi manusia dan hajat hidup orang banyak, serta dampaknya berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu, konflik agraria juga menjadi persoalan dengan jumlah aduan masyarakat terbesar yang diterima Komnas HAM RI.

“Tentu tidak mudah menyelesaikannya. Kompleksitas regulasi yang tumpang tindih, modal, persoalan politik dan sosial budaya masih menjadi tantangan, sehingga kita semua membutuhkan kejernihan dalam mendudukan persoalan ini. Untuk itu kita ajak elemen perguruan tinggi dan akademisi dalam kajian dan analisis yang dapat menjadi kekuatan dalam penyelesaian konflik agraria,” kata Taufan Damanik.

Berdasarkan data Komnas HAM RI, Sumatera Utara menjadi wilayah dengan aduan terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Diakui Taufan hal ini menandakan masyarakat Sumatera Utara sangat proaktif dalam memperjuangkan hak-haknya. Sehingga ia optimis para pihak di Sumatera Utara dapat mendudukan persoalan agraria ini untuk mendapat solusi yang efektif.

Gubernur Sumatera Utara Eddy Rahmayadi yang hadir diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mhd Fitriyus, atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyambut baik upaya mencari penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara yang dilakukan oleh Komnas HAM RI dan Universitas Sumatera Utara.

“Tentu dalam penyelesaian konflik agraria, kami sepakat mengedepankan prinsip keadilan. Kita menggarisbawahi adalah bagaimanapun persoalan yang dihadapi masyarakat apakah perseorangan kelompok dan lembaga, negara harus berdiri di atas hukum dan hadir bagi masyarakat mengayomi dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” ungkap Fitriyus.

Fitriyus juga menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta dukungan semua pihak baik pemerintah pusat juga Komnas HAM RI, akademisi dan perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Sumatera Utara agar benang kusut persoalan agraria di Sumatera Utara sedikit demi sedikit terurai, dengan komitmen dari semua pihak.

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Dr. Moeldoko dalam pidato kuncinya dengan tema 'Strategi Percepatan Reforma Agraria' menyebut reforma agraria yang sedang diupayakan pemerintah diharapkan menjadi penyangga ekonomi sosial.

"Untuk itu, komitmen bersama diperlukan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria," tukasnya.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini