Forum Rektor Indonesia : MBKM Butuh Kerangka Regulasi Komprehensif

Tim Okezone, Okezone · Selasa 27 Juli 2021 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 27 65 2446628 forum-rektor-indonesia-mbkm-butuh-kerangka-regulasi-komprehensif-1GzgzJkeNK.jpg Rektor IPB University, Prof Arif Satria (foto: ist)

JAKARTA - Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI), Arif Satria menyoroti aspek pendidikan khususnya implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM), dan memberikan sejumlah rekomendasi.

"Dampak pandemi Covid-19 berkepanjangan berpotensi menurunkan kualitas pembangunan manusia dan pendidikan di Indonesia, bahkan bisa mengakibatkan ‘generation loss’, sehingga diperlukan langkah mitigasi dan upaya khusus untuk memastikan pembangunan manusia dan pendidikan berada dalam performa unggul dan utama," kata Arief dalam Konferensi FRI, Konvensi Kampus Ke-27 dan Temu Tahunan Ke-23, Selasa (27/7/2021).

Baca juga:  Riset Terapan Vokasi Dorong Peningkatan Kualitas BUMDes

Oleh karena itu, kata dia, dalam konteks pendidikan tinggi, FRI mengharapkan pemerintah dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam menjalankan proses pendidikan, yakni dengan memperluas akses dan jangkauan kartu Indonesia pintar (KIP), meningkatkan bantuan UKT/SPP bagi mahasiswa, dan menambah bantuan kuota internet bagi mahasiswa dan dosen.

"Serta membantu perguruan tinggi swasta (PTS) dengan mengupayakan model pendanaan alternatif sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap dunia pendidikan tinggi," tuturnya.

 Baca juga: Praktisi Pendidikan: Pembelajaran "Blended Learning" Sesuai dengan Kebutuhan Anak saat Ini

Ditengah-tengah pandemi ini, kata Arief, kebijakan MBKM akan kita jalankan secara bersama-sama. Oleh karena itu, FRI memandang setidaknya ada lima hal penting yang perlu dilakukan pemerintah agar MBKM ini berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.

"Pertama, kebijakan MBKM harus diikuti juga dengan otonomi kampus yang lebih besar. Tidak hanya mahasiswanya yang merdeka, tetapi juga kampus dan dosen harus merdeka. Kedua, MBKM memerlukan kerangka regulasi komprehensif, baik itu regulasi pendukung maupun deregulasi aturan penghambat seperti: sistem akreditasi PT, UU Dosen dan Guru, regulasi terkait tugas belajar dan izin belajar, termasuk perubahan statuta," tuturnya.

Ketiga, sambung dia, penguatan kompetensi mahasiswa perlu diperkaya dengan ‘pendidikan karakter dan kebudayaan’ sebagai manusia Indonesia yang sadar akan kewajiban kepada negara, bangsa dan agamanya. Kegiatan MBKM juga perlu dipadupadankan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang berorientasi pada pengembangan karakter dan ideologi bangsa.

"Keempat, pemerintah perlu menjembatani hubungan antara perguruan tinggi dengan dunia industri, karena tidak semua perguruan tinggi memiliki akses yang memadai ke industri, terutama di kawasan 3T. Kelima, pemerintah perlu memperluas akses beasiswa pendidikan jenjang S3 dalam negeri kepada para dosen yang berasal dari perguruan tinggi di kawasan 3T dan perguruan tinggi swasta," beber Arief.

Kata Arief, perluasan beasiswa pendidikan dalam negeri ini pada satu sisi dapat memperkuat SDM di perguruan tinggi asal, disisi lain juga akan menambah jumlah riset yang dihasilkan di perguruan tinggi dalam negeri yang tujuan. (din)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini