UNJ Mencari Rektor, Senat Berharap Tak Ada Politisasi
JAKARTA - Senat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berharap tidak terjadi politisasi pemilihan rektor yang akan berlangsung pada September mendatang.
"Kami berharap tidak terjadi penyimpangan maupun politisasi pada pemilihan rektor. Semua penyimpangan seperti politik uang tidak bisa kami ditolerir," ujar Ketua Senat UNJ, Prof Hafid Abbas, dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dikutip Jumat (19/8/2019).
Hafid menambahkan politik uang hanya akan mencederai demokrasi di kampus. Untuk persentase suara terdiri dari 65 persen senat UNJ dan 35 persen suara Menristekdikti.
Baca Juga: Kualitas Lulusan Pendidikan Masih Rendah, Tenaga Pendidik Harus "Naik Kelas"
Pemilihan rektor tersebut dilakukan setelah dua tahun UNJ tidak memiliki rektor definitif. Rektor sebelumnya, Prof Djaali dipecat Menristekdikti karena tingginya angka plagiarisme di kampus itu. Kemudian Kemenristekdikti menunjuk Prof Intan Ahmad sebagai pelaksana tugas Rektor UNJ.
"Pemilihan rektor ini sangat penting, karena menentukan arah UNJ ke depan sehingga bisa menjadi kampus yang akuntabel, kompetitif dan produktif," kata Hafid.
Baca Juga: Aliansi Dosen UNJ Beberkan 3 "Dosa" Prof Djaali Layak Dicopot sebagai Rektor
Anggota Senat UNJ, Abdul Haris Fatgehipon, mengatakan harapan semua PTN dalam pemilihan rektor adalah tidak terjadi politisasi. Pengalamannya sebelumnya pada pemilihan rektor didatangi calo-calo yang menjanjikan jabatan rektor, terutama setelah senat mengajukan tiga kandidat ke menteri.
"Itu minimal Rp2 miliar. Banyak calo yang datang dan menjanjikan jabatan rektor. Kami berharap praktik-praktik seperti itu bisa hilang, kasihan banyak kandidat dari daerah yang tertipu," terang Harris.
Oleh karena itu, Harris meminta adanya ketegasan dari Kemenristekdikti, agar praktik-praktik tidak baik tersebut dapat hilang dalam pemilihan rektor di PTN.
