Kemdikbud Sesalkan Insiden Kekerasan Siswa di Purwokerto
Ari mengatakan, pihaknya terus melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan pihak berwajib terkait penanganan kasus yang terjadi di area sekolah.
“Kewenangan penindakan terhadap oknum guru yang melakukan kekerasan tersebut berada di bawah pemerintah daerah. Oknum LK yang merupakan guru sekolah swasta ini tanggung jawab pembinaannya dilakukan oleh yayasan pengelola sekolah bersama dengan dinas pendidikan,” paparnya.
Di dalam Pasal 12 Permendikbud Nomor 82 tahun 2015 dijelaskan bahwa pemberian sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan di sekolah yang dibentuk pemerintah daerah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemerhati pendidikan.
Ia juga menjelaskan bahwa selain siswa, para pendidik dan tenaga kependidikan juga mendapatkan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana diatur di dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017. Namun, kembali ditegaskannya bahwa dalam praktik pendisiplinan dengan kekerasan tidak sepatutnya dilakukan seorang pendidik. Ia mengajak agar pendidik dapat menggunakan metode edukatif dalam melakukan pendisiplinan siswa.
(Susi Fatimah)
