Pembelajaran Hukum Masih Bersifat Teknokratis

Iradhatie Wurinanda, · Rabu 20 Mei 2015 18:15 WIB
https: img.okezone.com content 2015 05 20 65 1152705 pembelajaran-hukum-masih-bersifat-teknokratis-eUHeWOjy3j.jpg Ilustrasi. Dok Okezone

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia yang bisa diperjualbelikan. Dia berpendapat, hal tersebut terjadi akibat kesalahan dalam pendidikan hukum yang tidak berdasarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa.

"Kehidupan hukum di Indonesia kacau karena SDM. Sedangkan SDM yang membentuk dan mengolah pendidikan hukum. Karena itu, harus ada introspeksi kenapa hukum di Indonesia seperti saat ini," tutur Arief dalam deklarasi pembentukan LAM PT Hukum di Universitas Tarumanegara, Rabu (20/5/2015).

Arief mengimbuhkan, saat ini pembelajaran bidang hukum masih bersifat teknokratis. Padahal, menjalankan hukum perlu integritas dan moralitas.

"Hukum berhubungan dengan manusia sehingga butuh rasa empati. Oleh karena itu, yang harus dipikirkan adalah cara mengemas proses pengajaran yang bisa menghasilkan lulusan yang berintegritas dan bermoral. Hukum itu harus mencakup humanisme, moralitas, integritas," ujar Guru Besar Fakultas Hukum Undip ini.

Kendati demikian, Arief mengapresiasi perkembangan pendidikan hukum yang semakin progresif. Dia menilai dinamika pendidikan hukum positif. Selain itu, pemerataan pendidikan juga semakin merata dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. "Pendidikan hukum sekarang semakin terspesialisasi. Tidak hanya hukum-hukum konvensional. Metodologi pengajaran pun sudah luar biasa," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Arief juga mengingatkan kepada perguruan-perguruan tinggi negeri untuk selalu berinovasi agar tidak tergilas oleh perguruan tinggi swasta yang semakin progresif. Dia berharap, adanya LAM PT mampu memperbaiki pendidikan hukum

"Mari secara serius melakukan introspeksi di bidang pendidikan hukum. Mendirikan fakultas hukum itu gampang, modal ruko juga bisa. Yang sulit adalah menjaga kualitas. Apalagi sekarang masyarakat sangat materialistis, jadi jangan sampai penegak hukumnya juga ikut materialistis," pungkasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini