PR Pemerintah tentang Ujian Nasional 2015

JAKARTA - Dalam melaksanakan ujian nasional (UN), masih banyak PR pemerintah untuk menjamin para siswanya dapat mengerjakan UN dengan layak.

PR tersebut dilontarkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Mereka berharap, pelaksanaan UN khusus daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) untuk menjamin para siswa bisa mengikuti UN secara tepat waktu, aman dan nyaman, sehingga tidak terjadi lagi seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya.

Dikhawatirkan bagi siswa yang tidak bisa mengikuti UN dikarenakan terkendala jalan rusak, jembatan rusak dan hal-hal lainya, maka pemerintah harus mengawal dan menjemput siswa yang berada di daerah yang minim fasilitas tersebut.

Dengan demikian, pemerintah harus bersifat tegas untuk mempermudah akses pendidikan melalui infrastruktur yang tidak layak dan menyulitkan siswa untuk mengakses pendidikan. Pemerintah juga harus mempermudah pelaksanaan UN yang akan dilaksanakan sebentar lagi secara serentak di seluruh Indonesia sesuai dengan jenjang masing-masing.

"Selain itu, PR pemerintah lainnya yaitu mengenai dualisme kurikulum yang menjadi persoalan. Setelah dihentikannya Kurikulum 2013, muncul permasalahan dalam proses pembelajaran di sekolah," demikian dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Rabu (25/3/2015).

Sehingga, Kurikulum 2013 menjadi tidak menyeluruh, melainkan hanya sebagian dan bersifat sementara.

Akibatnya, sekolah yang tidak siap dengan menerapkan Kurikulum 2013, maka kembali atau menerapkan kurikulum KTSP 2006. Berlakunya dualisme kurikulum tersebut berimbas pada pelaksanaan UN yang tidak menyeragamkan kurikulum dalam pendidikan.

Kampus Okezone menerima kiriman berita seputar kegiatan kampus, artikel opini, foto dan karya lainnya dari civitas akademika. Karya haruslah asli, bukan jiplakan dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Kirimkan karya beserta identitas dan foto pendukung ke alamat [email protected].

(fsl)