Mereka mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan.
Kami juga mengkritik tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak kelemahan. Tidak memiliki back-up data menunjukkan bahwa pemerintah abai terhadap resiko hilangnya data masyarakat Indonesia. Kurangnya kesiapan dan respons cepat terhadap serangan siber menunjukkan perlunya peningkatan signifikan dalam strategi keamanan siber nasional. Kami mengajak seluruh instansi pemerintah dan sektor terkait untuk lebih serius dalam menangani isu ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber serta penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih.
Sebagai solusi, pihaknya mengusulkan beberapa langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengelola risiko siber dengan mengimplementasikan sistem pemantauan dan deteksi dini yang canggih. Kedua, mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, PT Telkom Indonesia untuk berkolaborasi memperbaiki tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.
Ketiga, penting untuk mengadakan pelatihan dan simulasi rutin untuk meningkatkan kesiapan respons terhadap insiden siber. Keempat, membangun kerjasama internasional dengan negara-negara yang lebih maju dalam keamanan siber untuk belajar dari praktik terbaik mereka.
Kelima, infrastruktur siber yang up-to-date guna menjamin keamanan data masyarakat Indonesia. Terakhir, meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi keamanan siber di dalam negeri.
PPI berharap insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber.
PPI Dunia siap mendukung upaya-upaya peningkatan keamanan siber melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor. PPI juga mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam menangani insiden ini dan berharap agar pemulihan dapat segera terlaksana dengan baik sehingga layanan pemerintahan dapat kembali berjalan normal.
(Taufik Fajar)