Anggaran Beasiswa dan Bansos Pendidikan 2024 Naik Jadi Rp35,9 Triliun

JAKARTA - Kabar baik bagi pelajar dan orangtua siswa. Anggaran beasiswa dan bansos pendidikan tahun 2024 naik lima kali lipat dibanding 10 tahun lalu.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan pemerintah menaikkan anggaran beasiswa dan bantuan sosial (bansos) untuk pendidikan menjadi Rp35,94 triliun pada 2024 dari Rp28,9 triliun pada 2024. Kepastian ini seiring dengan pengumuman anggaran pendidikan 2024 yang diumumkan Presiden Joko Widodo yakni sebesar Rp660,8 triliun.

 BACA JUGA:

“Kenaikan ini lebih dari lima kali lipat dari anggaran beasiswa sepuluh tahun yang lalu,” kata Abetnego seperti dilansir dari Antara, Kamis (17/8/2023).

Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan pendidikan kepada masyarakat dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, sehingga dapat memperluas akses pendidikan. Hal itu seiring dengan prinsip pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni no one left behind atau tidak ada satupun warganya yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.

Deputi KSP yang membidangi pembangunan manusia itu menjelaskan bahwa beasiswa dan bansos pendidikan diwujudkan melalui berbagai upaya dan bantuan kepada sekolah dan peserta didik, seperti Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk sekolah. Sementara bagi peserta didik, beasiswa disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

 BACA JUGA:

“Ini termasuk bagi peserta didik di wilayah 3T, disabilitas, dan pekerja migran,” ujarnya.

Selain perluasan akses, kata Abetnego, pemerintah juga berkomitmen untuk pemerataan kualitas pendidikan dengan meningkatkan distribusi serta kompetensi guru dan tenaga kependidikan, antara lain menyediakan pendidik profesional melalui rekrutmen guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dapat diikuti guru honorer yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Formasi yang ditetapkan ditentukan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.