KPAI Minta Siswa Diperbolehkan Pilih Opsi Pembelajaran

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta keputusan terkait sekolah dikembalikan ke anak dan keluarga. Hal itu dilakukan menyusul sejumlah daerah mengumumkan temuan kasus Covid-19, baik siswa maupun guru. 

Komisioner KPAI Retno Listyarti menegaskan, bahwa KPAI mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Kementerian terkait mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 % seiring meningkatnya kasus Covid-19 variaon Omicron di Indonesia.

“Pernyataan Presiden menunjukkan keseriusannya melindungi anak-anak Indonesia. Apalagi, SKB 4 Menteri yang memutuskan PTM 100% dibuat saat Desember 2021 ketika kasus Covid-19 di Indonesia terus turun sejak Agustus sampai November 2021," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (3/2/2022).

Baca Juga:  Covid-19 Melonjak, PTM Terbatas 50% Berlaku bagi Daerah PPKM Level 2

Retno menyampaikan, dari kondisi pandemi terakhir ini maka KPAI mendorong anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga.

"Dan juga telah dilaporkan transmisi lokal varian Omicron di Indonesia. Bahkan, sudah ada kasus meninggal karena Omicron. Kita harus mengedepankan keselamatan anak-anak Indonesia," ujarnya.

Selain itu, ujarnya, KPAI juga mendorong sinergi orangtua dan masing-masing Dinas seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas, Dinas Perhubungan dan Satpol PP terkait serta Tim Gugus Tugas Covid-19 di semua level untuk diperkuat.

Baca Juga:  Hasil Penelitian Ujaran Kebencian di Medsos, Begini Proses Kemunculannya

Menurutnya, jangan sampai para pelajar yang seharusnya seusai sekolah langsung pulang kerumah malah nongkrong di luar. "Artinya, begitu peserta didik keluar dari lingkungan sekolah, maka harus dipastikan hal itu menjadi kewenangan pihak mana untuk pengawasan/pemantauan," pungkasnya.

(Arief Setyadi )