Edhy Prabowo Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude

BANDUNG - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo resmi menyandang gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia dinyatakan lulus S-3 dengan predikat Cumlaude setelah mempresentasikan disertasinya yang berjudul "Komunikasi Persuasif Calon Legislatif dalam Kampanye Politik".

Menteri Edhy memaparkan, disertasinya fokus pada penerapan komunikasi politik yang sesuai untuk melakukan persuasi kepada konstituen pada calon legislatif terpilih periode tahun 2014-2019, khususnya di daerah pemilihan I Sumatera Selatan.

Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen, data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis dan disimpulkan berdasarkan fenomena yang diteliti. Adapun narasumber yang menjadi subjek dalam penelitiannya berasal dari anggota partai yang lolos maupun yang tidak lolos pemilu.

Dalam penelitiannya, Menteri Edhy menemukan proposisi pentingnya menyusun strategi komunikasi persuasif berbasis pada model “construing of meaning” dan pendekatan cultural. Pada strategi komunikasi dalam konteks pemilihan, lebih tepat dibandingkan dengan permainan politik uang yang lebih beresiko tinggi.

"Bagaimanapun, literasi konstituen terhadap wacana politik, perilaku aktor dan elit politik, serta keterbukaan akses di satu sisi serta tingginya intervensi teknologi komunikasi akan membuka lahan bagi transparansi komunikasi politik di Indonesia dan pada sisi yang lain, kemampuan elit atau calon membangun makna tentang wacana yang ditawarkan, akan lebih membuka mata dan hati khalayak atau konstituen," ujar Menteri Edhy saat ujian terbuka di Aula Graha Sanusi, Universitas Padjadjaran, Rabu (11/3/2020).

Merujuk pada temuan di atas, citra dan reputasi anggota legislatif yang terdahulu, menjadi pedoman bagi konstituen dalam memilih calon legislator pada kontestasi politik periode berikutnya. Komunikasi langsung secara tatap muka dengan khalayak di daerah pemilihan, menjadi faktor penting untuk menjalin hubungan sosial dan kepercayaan khalayak kepada calon legislatif.

"Tidak bisa dinafikkan, bahwa dalam berpolitik butuh modal untuk mendapatkan dukungan. Dukungan uang sebagai ongkos politik atau cost politik diharapkan tidak disalahgunakan menjadi money politic yang akan menodai proses pemilu itu sendiri," sambungnya.