Fakta Nadiem Makarim Ubah Sistem Zonasi, Nomor 3 Dikomplain Emak-Emak

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mempunyai gebrakan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selain menghapus Ujian Nasional (UN) mulai 2021, Nadiem juga akan mengubah kebijakan sistem zonasi sekolah untuk penerimaan siswas baru.

Baca Juga: Gebrakan Menteri Nadiem, UN Dihapus dan Sistem Zonasi Lebih Fleksibel

Berikut Okezone merangkum fakta-fakta tentang Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, Jakarta, Senin (16/12/2019):

1. Sistem Zonasi Dirancang Lebih Baik Lagi

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

“Zonasi sangat penting dan kami mendukung penuh inisiatif zonasi. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu kami berdiskusi intensif dengan guru, kepala sekolah, pengawas, dan seluruh stakeholder pendidikan baik di dalam maupun luar negeri, supaya sistem zonasi dapat kita rancang lebih baik lagi,” kata Nadiem.

Baca Juga: Soal Zonasi, Menteri Nadiem Akui Dikomplain Emak-Emak

2. Perubahan Komposisi PPDB Jalur Zonasi

Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Komposisi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, memberikan penambahan porsi untuk jalur prestasi dan afirmasi.

“Kebijakan zonasi esensinya adalah adanya (jalur) afirmasi untuk siswa dan keluarga pemegang KIP yang tingkat ekonominya masih rendah, serta bagi yang menginginkan (adanya) peningkatan jalur prestasi sampai maksimal 30% diperbolehkan,” kata Mendikbud.