Mendagri Hadiri Sidang Promosi Doktor Hadi Prabowo

Selain itu, bisa dilihat dari pengelolaan keuangan daerah yang walaupun semakin baik, seperti yang ditunjukkan peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di provinsi, kabupaten dan kota, namun berbanding terbalik dengan banyaknya kepala daerah/wakil kepala daerah yang terjerat kasus hukum. Pada periode 2016-2018, terdapat kurang lebih 96 kepala daerah yang bermasalah hukum, di mana kasus korupsi menjadi kasus yang paling banyak yaitu 43 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian disertasinya, Hadi Prabowo mengungkapkan semakin baik pembinaan dan pengawasan terhadap pemda akan semakin efektif pelaksanaan otonomi daerah

“Semakin baik implementasi kebijaksanaan dan pembinaan dan pengawasan akan semakin efektif pelaksanaan otonomi daerah, dan sebaliknya,” kata mantan Sekda Provinsi Jateng dan Sekretaris Utama BNPP ini.

Untuk itu, Hadi Prabowo menyarankan di antaranya perlunya menetapkan regulasi Permendagri tentang pembinaan dan pengawasan, baik bersifat tahunan maupun lima tahunan. Selain itu, perlu meningkatkan koordinasi Binwas dengan Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian untuk menghilangkan ego sektoral.

“Saran lainnya meningkatkan peran Kemendagri dalam Binwas secara komprehensif dan terintegrasi,” kata Hadi Prabowo.

(Rani Hardjanti)