Adapun program lainnya yang telah dilakukan guna dapat mencapai target tersebut, yakni melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan konsep dual system di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin, memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri, serta pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan penempatan kerja).
“Kami juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi melalui SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi, serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0,” ungkapnya.
Menperin meyakini, ketersediaan SDM kompeten akan mendongkrak daya saing industri nasional. Apalagi, mereka yang memahami dan menguasai teknologi digital sesuai kebutuhan di era industri 4.0 saat ini. “Sehingga dapat memacu sektor industri kita agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujarnya.
Sebagai benefit bagi perusahaan yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, Airlangga menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan skema insentif fiskal super deductible tax berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan.
“Jadi, misalnya perusahaan yang membantu SMK melalui pemberian peralatan dan permesinan dengan investasinya senilai Rp1 miliar, maka akan diberikan super deductible tax sebesar Rp2 miliar dalam periode lima tahun. Selain itu, industri-industri ini juga akan mendapat fasilitas insentif untuk inovasi yang besarnya sampai dengan 300 persen,” paparnya.
Dalam rangkaian kegiatan ini, juga dilakukan pemberian bantuan mesin dan peralatan oleh 28 perusahaan kepada 208 SMK untuk keperluan praktikum. Salah satunya dari PT. Schneider Electric Indonesia yang memberikan bantuan senilai 300.000 Euro untuk pengembangan center of excellence bidang ketenagalistrikan untuk 10 SMK, di antaranya wilayah Cimahi dan Jayapura.
(Rani Hardjanti)