Penonaktifan Kampus Bukan Kesepakatan Bersama

JAKARTA - Status nonaktif yang disematkan ke sejumlah kampus bukanlah kesepakatan bersama antara Kemenristek Dikti dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Hal yang pasti, kampus-kampus nonaktif tersebut melakukan berbagai pelanggaran.

"Penonaktifan yang dilakukan pada kampus-kampus tersebut karena adanya prosedur yang tidak mereka jalankan, bukan kesepakatan bersama," ujar Menristek Dikti Mohamad Nasir, usai rapat kerja Kemenrinstek Dikti dengan Komisi X DPR RI, tadi malam.

Langkah berikutnya usai penonaktifkan, Kemenristek Dikti pun melakukan pembinaan terhadap kampus tersebut. Pemerintah, kata Nasir, harus melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan sehingga kampus tidak secara tiba-tiba ditutup.

"Pemerintah harus bisa mengambil sikap yakni dengan mengontrol perguruan tinggi tersebut," imbuhnya.

Nasir menilai, penonaktifan sendiri sebenarnya memberi kesempatan agar kampus bisa melakukan perbaikan. Terlebih lagi, proses perbaikan ini akan turut didampingi Kemenristek Dikti.

"Saya akan datangi kopertisnya; mulai dari Aceh sampai Papua," tutur Nasir.