"Tetapi kami memang belum ada sama sekali. Maka, itu jadi tantangan untuk kami," ucapnya.
Menurut Ecep, tenaga didik profesional tersebut harus memiliki ijazah Strata Satu (S-1). Sebab, tenaga pengajar D-4 tidak bisa mendapatkan predikat pegawai negeri sipil (PNS).
"Aturan ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan kurangnya tenaga pendidik profesional. Kami juga minta kepada pemerintah daerah untuk memberikan guru ahli perbantuan meski memang sifatnya sementara dan honorer," ungkapnya.
Selain meminta pemerintah menyediakan guru honorer perbantuan, Ecep membuat pelatihan dan pendidikan untuk guru. Selain itu, dia juga menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan sertifikasi pada pengajar.
"Terkadang, melatih guru yang dasarnya bukan dari kemaritiman suka susah. Pasca-pelatihan kembali ke kebiasaan awal," tuturnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)