Share

Karakteristik Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945, Yuk Dipahami!

Asthesia Dhea Cantika, MNC Portal · Jum'at 04 Maret 2022 14:00 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 04 624 2556136 karakteristik-pemerintahan-indonesia-setelah-amandemen-uud-1945-yuk-dipahami-A49BGmbL3E.jpg Pulau Indonesia (Foto: Google)

JAKARTA - Karakteristik pemerintahan Indonesia menjadi acuan dasar bagi negara Indonesia dalam mengatur negaranya. Seperti dengan negara-negara lain, setiap negara memiliki karakteristik pemerintahannya sendiri-sendiri.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Dalam menjalankan pemerintahannya terdapat sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.

Dengan begitu, apa saja karakteristik pemerintahan Indonesia yang menjalankan sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD 1945? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Baca juga: LaNyalla: Dibandingkan AS dan India, Amandemen di RI Lebih Brutal dan Massif

Dalam pemerintahan Indonesia, terdapat 3 karakteristik yang perlu diketahui, yakni:

Presiden Memiliki Kekuasaan Tertinggi

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Baca juga: Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila, Ketua DPD Minta Pasal 33 UUD Dikoreksi

Selain memiliki kekuasaan tertinggi, Presiden bertugas menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya sesuai dengan pasal 5 ayat 2. Selain itu, Presiden mengangkat dan menghentikan menteri-menteri sesuai pasal 17 ayat 2. Presiden, juga mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang sesuai pasal 20 ayat 4.

Bentuk Pemerintahannya Republik

Seperti dijelaskan di awal berdasarkan UUD 1945 bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional. Setelah masa jabatan presiden, gubernur, dan lainnya habis, maka dilakukan pemilihan sesuai konstitusi yang berlaku.

Sesuai dengan konstitusi UUD 1945 sebagai landasan utama. Negara Indonesia melakukan pemungutan suara melalui pemilihan umum yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Apresiasi Kiprah LaNyalla, FKSI Setuju Peran DPD RI Diperkuat

Lembaga yang Berkuasa di Indonesia

Mengilhami John Locke, Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan Negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang.

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.

Baca juga: LaNyalla Ajak Lembaga Pendidikan Pikirkan Masa Depan Bangsa Lewat Amandemen Konstitusi

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang

Dimana, Presiden bertugas melaksanakan undang-undang, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lembaga dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lembaga yang membuat undang-undang. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mengadili pelanggaran terhadap undang-undang.

Demikian 3 karakteristik pemerintahan di Indonesia yang harus dipahami. Semoga bermanfaat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini