Heboh Dekan Ciumi Mahasiswi, Unri: Sangat Memalukan!
RIAU - Universitas Riau (Unri) Pekanbaru membentuk tim pencari fakta independen untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya terkait oknum dosennya yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi di ruang dekan.
(Baca juga: Dituding Cium Mahasiswi, Dekan Fisip Unri Ancam Lapor Balik dan Tuntut Ganti Rugi Rp10 Miliar)
Wakil Rektor II Universitas Riau Profesor Sujianto menjelaskan, tim pencari fakta dibentuk untuk menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan yang menimpa mahasiswi sesuai pengakuannya di media sosial.
"Alhamdulillah tim pencari faktanya kami sudah bentuk dengan arahan pimpinan dan diketuai oleh orang yang independen," katanya.
(Baca juga: Pelecehan Seksual di Kampus Unri saat Bimbingan Skripsi, Ini Beragam Komentar Mahasiswa)
Dia memastikan, pihak kampus tidak mau melibatkan senat universitas, senat fakultas, pimpinan universitas ataupun pimpinan fakultas dalam tim independen tersebut
"Semua kami cari yang independen yang memahami terhadap Peraturan Kemendiktiristekdikti Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi," katanya.
Sujianto menambahkan, tim pencari fakta akan mulai bekerja Senin (8/11) untuk melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait.
Dia juga mengatakan pihak kampus akan menjamin keselamatan korban dan menjaganya. "Kami berjanji tidak akan yang melakukan kriminalisasi atau intimidasi," ujar dia.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan ini mengatakan kejadian itu bukan berdampak pada satu pihak saja, tetapi sudah menjadi masalah satu instansi Universitas Riau.
"Sangat memalukan karena kasus ini bukan saja menjadi pembicaraan regional tetapi menjadi pembicaraan nasional. Bertapa sedihnya Unri (Universitas Riau) yang kita sanjung-sanjung, yang kita usahakan untuk naik rantingnya,”bebernya.
“Dan karena masalah seperti ini kita akan menjadi cemoohan. Kami akan melakukan tindakan seperti Permen 30 Tahun 2021. Insya Allah, kami akan lakukan itu. Jadi tidak ada yang dihalang-halangi lagi, Permen 30 Tahun 2021 menjadi pegangan kita," tutup Sujianto.
(Fahmi Firdaus )
