Lolos Passing Grade Tapi Tak Dapat Formasi, Pemerintah Diminta Beri Perhatian ke Guru Honorer
Selain itu P2G juga mendorong pemerintah pusat berkoordinasi dan mendesak pemerintan daerah untuk mengusulkan tambahan formasi guru PPPK. Dimana formasi itu sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan yang riil di daerah agar dapat mengakomodir semua guru honorer.
"Mengingat formasi guru PPPK yang tersedia terbatas, sekarang 2021 ini saja Pemda hanya mengajukan 506.252 formasi, padahal janji Mas Nadiem Mendikbudristek membuka 1.002.616 formasi, ini masalah pokoknya," ujarnya.
Satriwan melanjutkan, P2G meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengkalkulasi dan membuat road map guru honorer yang lulus PPPK nanti. Kemudian bagaimana penempatan mereka setelah lulus setelah mendapatkan SK dari pemerintah daerah.
Hal ini penting, kata Satriwan yang juga berprofesi sebagai guru ini, sebab keberadaan guru PPPK bisa berpotensi menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut.
"Bisa-bisa para guru honorernya terbuang, lalu mau dikemanakan? Ini menjadi fakta bentuk diskriminasi lain bagi guru honorer," pungkasnya.
(Susi Susanti)
