Diantara mereka yang diberhentikan secara semena-mena adalah yang menjabat sebagai Kepala UPT Pengadaan barang dan jasa, PPK beberapa proyek pembangunan gedung, Kadubag hukum tata laksana, Kasubag Tenaga Akademik dan Kepegawaian, Kabag TU Fakultas, Kasubag Umum, Kepala Biro Akademik, Sekretaris LPM, Kadubag data LPKM, Staff Sistem Pengawasan Internal, dan lain-lain.
Kemudian, otoriterian rektor juga terlihat sejak akhir 2016 yang men-DO (drop out) Ketua BEM UNJ karena mengkritik rektor, namun karena ribuan mahasiswa protes akhirnya surat DO dibatalkan. Tidak hanya itu, sikap tidak demokratis dan semena-mena juga terjadi dengan pemanggilan terhadap puluhan dosen yang kritis ke kepolisian melalui laporan pengacara rektor atas dugaan kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang hingga saat ini tidak diketahui siapa tersangkanya.
"Cara mengelola kampus secara otoriter dan semena-mena ini tentu mengganggu stabilitas kampus dan merusak harmoni kampus, sehingga menghambat kinerja UNJ secara umum," ucapnya.
Atas tiga pelanggaran berat tersebut, Robertus menilai, pemberhentian Rektor UNJ sudah tepat. "Jika Rektor UNJ tidak diberhentikan ini preseden buruk bagi masa depan perguruan tinggi secara umum, dan UNJ secara khusus karena berdampak pada terhambatnya agenda perubahan dan perbaikan universitas," tutupnya.
(Susi Fatimah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik