MK Didesak Segera Bahas Wajib Belajar 12 Tahun
Pada 5 September 2014, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) atau Network for Education Watch Indonesia (NEW Indonesia) mendaftarkan uji materi Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tentang wajib belajar sembilan tahun. NEW Indonesia menilai, ketentuan tersebut menghalangi hak anak usia sekolah meraih pendidikan layak. Menurut mereka, wajib belajar seharusnya 12 tahun.
Kuasa Hukum Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ridwan Darmawan, menjelaskan, sejak diajukan tahun lalu, program tersebut belum juga disidangkan di MK. Karena itulah tim kuasa hukum JPPI melayangkan surat kepada MK untuk menanyakan perkembangan perkara uji Materi UU Sisdiknas tersebut.
Ridwan menjelaskan, MK sendiri sudah menggelar dua sidang, yakni pada 7 Oktober 2014 dan 21 Oktober 2014. Namun hingga kini, belum ada lagi panggilan terkait dari MK.
"Tinggal sedikit lagi perkara ini setahun mengendap di MK," ujar Ridwan di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Kamis (20/8/2015).
Dia mengimbuhkan, ketika mempertanyakan kelanjutan sidang tersebut, MK memberikan jawaban bahwa kasus mereka sedang dalam tahap permusyawarahan hakim. Menurutnya, MK lebih mementingkan kasus politik. Padahal kasus yang ditanganinya adalah hak dasar setiap warga negara.
"Tugas berdirinya negara ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi materi undang-undang yang dipersoalkan adalah sesuatu yang krusial jika dihubungkan dengan kepedulian pemerintah," tambahnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)
Edukasi Okezone hadir dengan Informasi terpercaya tentang pendidikan, tryout ujian, dan pengembangan karier untuk masa depan yang lebih baik
