Demo Mahasiswa Indonesia Gelap, Ini Sikap PPI Dunia

7. Dwifungsi TNI dan Netralitas Militer 

Menolak tegas penerapan dwifungsi TNI yang memungkinkan militer terlibat dalam urusan sipil dan politik. Peran militer harus tetap terbatas pada fungsi pertahanan dan keamanan. 

Semua tindakan yang melibatkan militer harus berpegang pada hukum yang berlaku dan berada dalam batas yang ditetapkan oleh konstitusi. TNI harus memiliki fungsi

yang jelas dan terbatas dalam menjaga keamanan serta pertahanan negara, tanpa ikut campur dalam masalah politik atau pemerintahan sehari-hari. TNI juga harus mematuhi kode etik konstitusional, tidak terlibat dalam politik praktis, dan menjaga netralitas dalam setiap situasi politik. Pemerintah tidak boleh mengintervensi netralitas TNI atau menggunakan kekuatan TNI untuk kepentingan politik yang bertentangan dengan keinginan rakyat. 

8. Supremasi Sipil 

Menegaskan komitmen terhadap supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi. Segala bentuk intervensi yang melemahkan institusi sipil dan represi terhadap kebebasan sipil harus dihentikan. Pemerintah harus menghentikan praktik kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan institusi sipil lainnya yang memperjuangkan perubahan positif. 

9. Pencegahan Pelanggaran HAM 

Mengakhiri impunitas dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia berat yang hingga kini belum tuntas demi menegakkan keadilan. Pengawasan ketat terhadap aparat negara, khususnya aparat keamanan, harus dilakukan untuk memastikan tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Peningkatan pelatihan mengenai hak asasi manusia bagi aparat juga sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. 

10. Kebebasan Berekspresi dalam Karya Seni 

Menghentikan pembungkaman terhadap karya seni demi menjamin kebebasan berekspresi serta memastikan tidak adanya pembatasan terhadap ruang gerak seniman. Seniman harus diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau kritik kepada pemerintah tanpa rasa takut, intimidasi, atau pembalasan. Pembungkaman karya seni merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memastikan bahwa seniman memiliki kebebasan penuh dalam berkarya tanpa ketakutan, sehingga seni dapat menjadi pilar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan progresif.

Demikian surat pernyataan sikap dan rekomendasi ini kami buat sebagai wujud kepedulian dan komitmen dalam mendukung aspirasi serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berharap situasi segera membaik.

"Kami juga mengajak seluruh anggota PPI Dunia serta masyarakat Indonesia untuk bersinergi dalam menyebarkan informasi yang akurat, mendoakan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mendorong partisipasi aktif guna menciptakan perubahan positif serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Koordinator PPI Dunia Marhadi, Sabtu (22/2/2025).

(Taufik Fajar)