Mahasiswa Jember Kritisi Kebijakan Kenaikan Harga BBM

JEMBER - Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen ekstra kampus yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Jember mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dengan unjuk rasa di bundaran DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (6/9/2022).

Ratusan aktivis mahasiswa dari elemen PMII, HMI, GMNI, IMM, KAMMI, LMND, juga KMHDI melalukan longmarch dari jalan kembar Kampus Universitas Jember menuju bundar DPRD setempat dengan membawa sejumlah poster yang memrotes kenaikan harga BBM yang dapat pengawalan ketat dari polisi.

"Kenaikan BBM berimbas negatif pada sektor perekonomian masyarakat dan pertumbuhan ekonomi rumah tangga," kata koordinator aksi David Rizal Firmansyah usai berorasi di bundaran DPRD Jember.

Berdasarkan data pengguna bahan bakar bersubsidi (pertalite dan bio solar) tercatat sebanyak 80 persen masyarakat kelas menengah atas mengonsumsi BBM bersubsidi dan selebihnya dikonsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah.

 BACA JUGA:Demo Harga BBM, Mahasiswa dan Polisi Terlibat Adu Jotos di DPRD Sikka

"Kondisi empiris tersebut menjadi sebuah perhatian khusus serta dilematis, terlebih keberadaan pemerintah sebagai principal dalam mengelola aspek kelembagaan pada aspek penyediaan BBM sebagai instrumen vital roda perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Ia mengatakan mahasiswa juga meminta ada reformasi perpajakan dan mewujudkan pajak berkeadilan,serta mengajak masyarakat umum untuk mengawal kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Ada tujuh tuntutan yang kami serukan dalam unjuk rasa bersama berbagai elemen mahasiswa itu di antaranya meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik, mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kinerja BPH migas, dan mendesak pemerintah untuk segera memberantas pemburu rente," katanya.

Menurutnya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dinilai tidak berpihak kepada rakyat karena dampaknya semakin bertambah masyarakat miskin, meskipun pemerintah memberikan program kompensasi kenaikan BBM kepada masyarakat kurang mampu.

"Kami juga meminta komitmen anggota DPRD untuk menandatangani pakta integritas untuk menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan itu jelas merugikan rakyat," katanya.

Sementara Ketua DPRD Jember M. Itqon Syauqi berjanji akan meneruskan aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Jember itu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

"Aspirasi mahasiswa akan kami sampaikan melalui surat elektronik dan juga akan diserahkan secara langsung ke Kementerian ESDM, sehingga kami juga meneruskan pakta integritas kepada ketua fraksi untuk ditandatangani," tuturnya.

Unjuk rasa ratusan mahasiswa Jember tersebut mendapat pengamanan secara ketat dan sebanyak 430 personel disiagakan di sejumlah titik untuk mengamankan demonstrasi tersebut.

(Natalia Bulan)