PPDB 2022, Wali Kota Surabaya Pastikan Kualitas Sekolah Swasta Setara dengan Negeri

“Yang harus kita buat adalah standar pelayanan minimal. Hal ini sudah kita koordinasikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Negeri dan Swasta. Yakni, bagaimana sekolah swasta bisa ditingkatkan kualitasnya dan kebutuhannya, sama dengan sekolah negeri,” jelasnya.

Ia menjelaskan, bahwa dalam masa pendidikan wajib sembilan tahun, semua anak-anak di Kota Surabaya harus mendapatkan pendidikan yang layak.

Pemkot Surabaya juga terus berusaha memberikan intervensi untuk sekolah swasta, salah satunya adalah peningkatan sertifikasi guru.

“Sekarang sudah sama antara sekolah negeri dan swasta. Maka, kita juga harus sepakat, bahwa sekolah swasta yang baru berdiri jangan tiba-tiba meminta bantuan,” ungkapnya.

Menurut dia, Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama MKKS negeri dan swasta, harus memprioritaskan sekolah swasta yang layak untuk menerima bantuan.

“Harus ada kesepakatan bersama antara mkks negeri dan swasta, yang tahun berapa dulu yang kita bantu. Akhirnya masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), karena sekolah ini jumlahnya sekian masuk dalam tahun sekian,” jelasnya.

Sedangkan mengenai penambahan sekolah atau unit baru untuk SMP Negeri, Pemkot Surabaya akan menghitung terlebih dahulu mengenai kebutuhan di masing-masing wilayah per kecamatan.

Yakni, jumlah SD Negeri dan Swasta, serta SMP Negeri dan Swasta.

“Sebetulnya yang akan masuk SMP berapa, Itu bisa dilihat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) untuk 5 tahun kedepan. Setelah 5 tahun kedepan itulah kita bisa tau, perlukah menambah SMP atau tidak,” katanya.

Jika memang diperlukan penambahan sekolah, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan berkoordinasi dengan MKKS Negeri dan Swasta.

Sebab, Wali Kota Eri Cahyadi menginginkan ada kesepakatan bersama untuk mewujudkan Surabaya yang Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan