Sepakat Kerja Sama dengan UGM, Pemprov DKI Jakarta Ingin Ubah Kemayoran Jadi Kawasan Inklusi

JAKARTA - Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PPKK Kemayoran menandatangani nota kesepahaman kerja sama (MoU) dalam penataan Hutan Kota Kemayoran.

Setelah penandatanganan MoU, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkata kepada UGM dan pengelola Kemayoran yang bersama-sama akan melakukan penataan ruang terbuka hijau Kawasan Kemayoran sebagai kawasan yang sehat dan mampu mewujudkan kualitas udara dan air lebih baik.

Di sisi lain, juga menjadi tempat masyarakat bersama sebagai kawasan yang mendekatkan dengan alam.

Ketika akhirnya nanti Kawasan Kemayoran akan menjadi sebuah pendukung dari kota Jakarta dalam rangka pengurangan efek rumah kaca.

"Ini merupakan kerjasama yang bermanfaat bagi masyarakat,"tutur dia.

Rektor UGM, Profesor Dr Panut menuturkan UGM memiliki sumber daya untuk implementasi penataan kawasan Kemayoran.

Pihaknya memiliki sumber daya tenaga ahli dan tehnis bahkan mahasiswa yang siap dilibatkan mulai dari pengumpulan data, perencanaan konsep dan berbagai tahapan lain.

Para ahli dari UGM ini nanti akan diperbantukan kepada Pemprov DKI Jakarta dan Pengelola Kemayoran.

UGM berharap agar kerjasama tersebut segera diimplementasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Ada 23 hektare. Nanti akan segera ada diskusi antara Pemprov DKI, Pengelola Kemayoran dan tim dari kami (UGM) untuk menentukan langkah apa yang segera dilakukan,"terang dia.

Direktur PPK Kemayoran, Medi Kristanto menuturkan pada prinsipnya pihaknya ingin mengubah anggapan jika kawasan Kemayoran adalah kawasan ekslusif namun menjadi kawasan insklusi.

Ketika semua orang bisa masuk dan saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan suasana yang sejuk.

"Kawasan Pusat Kemayoran nanti menjadi lebih familiar. Di sana ada hutan Kemayoran di mana jam 1 atau jam 2 (siang) masih terasa sejuk," ujar dia.

(Natalia Bulan)