Tidak seperti sejumlah daerah yang ketat menggunakan batas administrasi kewilayahan sebagai panduan zonasi, DI Yogyakarta tahun ini mengubah aturan. Calon siswa boleh melewati batas wilayah asal sekolah yang dituju tetap berada dalam radius 5 kilometer dari rumahnya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji. "Tahun ini ada perubahan aturan, di dalam Peraturan Menteri menyebutkan terkait zonasi dan daring (online) boleh dilaksanakan secara bertahap oleh daerah sesuai kondisi. Tahun ini dan kemarin zona membaginya berbeda. Misalnya untuk SMA, tahun kemarin zona itu batasnya memakai wilayah administrasi, sekarang menggunakan jarak, karena yang dimaui oleh Peraturan Menteri itu memang jarak, bukan wilayah administrasi," jelasnya.
Zonasi yang ditetapkan pemerintah Yogyakarta tidak seluruhnya berjarak 5 kilometer dari rumah siswa. Dalam kasus di mana tidak ada sekolah dalam radius tersebut, zonasi bisa berlaku hingga jarak 12 kilometer.
Setiap tahun, Yogyakarta meluluskan sekitar 41 ribu siswa dari SMP/MTs. Daya tampung SMA/SMK kurang lebih pada angka yang sama. Jika ditambah dengan sekolah swasta daya tampungnya menjadi 45 ribu siswa. Dari jumlah itu, diketahui bahwa setiap tahun sekitar 4 ribu siswa SMA atau sederajat datang dari luar wilayah.
Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo mengakui, sistem zonasi menambah panjang daftar beban bagi siswa. Ketika sekolah, siswa di Indonesia dibebani dengan kurikulum yang sangat berat. Peraturan mengenai zonasi menjadi beban tambahan ketika mereka lulus, karena hasil belajar dengan kurikulum yang berat itu ternyata tidak menjamin bisa bersekolah sesuai pilihan karena problem aturan.
"Setiap siswa berhak untuk mengembangkan diri, tetapi kadang hak itu di batas oleh aturan. Nah, aturan ini yang seharusnya memberikan fleksibilitas berdasar dinamika yang ada, sehingga bisa merespons keinginan seperti itu," kata Heru kepada VOA.
Heru mengatakan, kasus di Blitar sebenarnya terjadi di banyak tempat lain, meskipun tidak berakhir dengan bunuh diri siswa. Dia memberi contoh, ada siswa yang tidak bisa masuk ke sekolah yang dekat dengan rumahnya, karena perbedaan kabupaten. Akhirnya dia harus memilih sekolah lain yang jauh, tetapi dimungkinkan oleh aturan yang ada.
Dalam sejumlah kasus, kata Heru, aturan yang terlalu kaku membelenggu siswa dan mempengaruhi semangat belajarnya.
"Karena mempunyai keinginan tetapi dibatasi oleh aturan, siswa berpikir, buat apa belajar sungguh-sungguh kalau kemudian tidak bisa mendaftar di sekolah favorit. Maka pemerintah harus bersikap, berikanlah sekian persen kepada anak di luar zona untuk bisa berkompetisi. Kalau ada peluang, kemudian bisa mencoba. Kalau seandainya kalah, dia bisa menyadari bahwa sudah berjuang dan kalah. Kalau belum berjuang sudah dibatasi, artinya itu disingkirkan," paparnya.
Meski diatur melalui Peraturan Menteri, di Indonesia sistem pendaftaran siswa baru berbeda di masing-masing daerah. Tidak hanya itu, kecenderungan perubahan aturan setiap tahun ajaran baru, membuat sistem ini sulit dipahami. “Kita sering dianggap kurang sosialisasi, padahal bukan kurang, tetapi karena memang aturan tahun lalu, berbeda dengan tahun ini," tambah Kepala Dinas Pendidikan Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji.
(Rani Hardjanti)