PERISKOP 2017: Menanti Komitmen Pemerintah Tingkatkan Sarana Prasarana Sekolah

JAKARTA - Salah satu hal yang juga menjadi elemen penting dalam terselenggaranya pendidikan yang baik adalah pada tersedianya sarana dan prasarana (sarpras). Dengan sarana dan prasana tersebut, guru maupun siswa bisa berkolaborasi dalam proses pembelajaran yang lebih berkualitas.

Namun sayangnya, masalah sarana dan prasanana ini masih menjadi hal yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema menjelaskan, masih ada sekira 800 ribuan ruang kelas yang perlu diperbaiki.

“Namun dari anggaran pemerintah sendiri, tahun ini hanya bisa menyanggupi perbaikan ruang kelas sebanyak 54 ribu. Jumlah ini tentu jauh sekali jika kita lihat total ruang kelas yang masih butuh perbaikan sekitar 800 ribuan,” ungkapnya saat dihubungi Okezone, belum lama ini.

Pembangunan ruang kelas agar bisa melengkapi proses pembelajaran siswa memang dibutuhkan suatu komitmen. “Seperti pemilihan tender yang benar. Kalau kalau sampai tidak tepat, nanti baru beberapa tahun saja sudah rusak lagi. Perbaikan sarana prasarana sekolah itu juga harus dilakukan dengan transparan,” jelasnya.

Menurut Doni, pemerintah daerah seperti Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) sendiri bukan bertugas untuk menyelesaikan masalah sarana prasanana. “Mereka itu tugasnya adalah pada persiapan proses pendidikan,” imbuhnya.

Pria kelahiran 1973 tersebut itu juga mengungkapkan perlu adanya komitmen yang kuat dalam meningkatkan masalah pendidikan ini. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki komitmen tersebut, guna bisa meningkatkan tingkat pendidikan di daerah yang dipimpinnya.

“Pemerintah daerah sendiri belum memiliki fokus dan komiten tentang pendidikan. Neraca pendidikan di daerah saja masih dibawa lima persen, seharusnya untuk pendidikan itu mencapai 20 persen,” tambahnya.

(Susi Fatimah)