Mendikbud: Pemda Jangan Paksa Sekolah Gelar UNBK

SERANG - Tahun ini, sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer (UNBK) bertambah signifikan dari tahun lalu. Meski demikian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menegaskan, pemerintah daerah jangan memaksakan semua sekolah harus melaksanakan UNBK karena tidak semua sekolah memiliki fasilitas komputer.

"Tujuannya bukan UNBK. Tujuannya belajar memanfaatkan komputer. Jadi jangan yang dituju seratus persen UNBK, tapi seratus persen komputer bisa dipakai untuk belajar," kata Mendikbud Anies Baswedan saat mengunjungi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rumah Dunia di Kota Serang, seperti dilansir Antara, Kamis (31/3/2016).

Anies mengatakan, pemerintah tidak memiliki target semua sekolah harus melaksanakan UNBK, karena ujian bisa dilaksanakan dengan cara berbasis kertas atau paper based test (PBT). Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu membeli komputer untuk pelaksanaan ujian nasional (UN).

"Jadi saya selalu bilang, pemda-pemda jangan belanja komputer buat UN, kemahalan. UN bisa pakai kertas. Tapi kalau beli komputer dipakai untuk belajar, dipakai untuk mengakses informasi, yang di akhir tahun bisa dipakai buat UN," kata Anies sebelum menghadiri pencanangan Gerakan Indonesia Membaca di Kabupaten Lebak.

Anies juga menambahkan, sekolah yang belum memiliki komputer tidak perlu memaksakan diri mengikuti UN dengan sistem UNBK. Apalagi jika sampai harus membebani orangtua murid mengadakan iuran untuk membeli komputer di sekolah anak-anaknya.

"Kita tidak ingin ada orangtua harus iuran, kita tidak ingin masyarakat dibebani hanya karena ingin ujiannya pakai komputer. Karena yang butuh pakai kompuer itu belajarnya, bukan ujiannya. Jadi tidak ada target harus dan kapan seratus persen UNBK," kata Anies menegaskan.