JAKARTA - Belakangan ini muncul petisi 'Selamatkan Angkatan 2016 dari Kesalahan Sistem SNMPTN' melalui laman Change.org. Para pendukung petisi itu menyebut, banyak siswa yang sebenarnya layak mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), namun tak diberi kesempatan lantaran sistem yang diberlakukan oleh panitia seleksi.
Menanggapi petisi tersebut, Ketua Umum SNMPTN 2016, Rochmat Wahab mengungkapkan, perlu ditelusuri penyebab siswa gagal menjadi peserta SNMPTN. Menurut dia, kesalahan bisa terjadi baik dari sekolah maupun siswa.
"Dugaannya sekolah-sekolah tersebut tidak mengikuti rambu ketika melakukan pengisian data sehingga terjadi kesalahan kolektif yang menyebabkan siswa tak bisa ikut SNMPTN 2016," ujarnya dihubungi Okezone.
Sebagai panitia seleksi, pihaknya hanya bertugas menerima data yang masuk. Tetapi, urusan penyeleksian diserahkan kepada sistem yang sudah disesuaikan, baik untuk kurikulum KTSP 2006 juga kurikulum 2013.
"Sekolah yang punya kelas akselerasi beberapa ada yang memangkas jam pelajaran atau SKS. Itu tidak diperkenankan. Silahkan saja mau lulus cepat, tetapi aturan jumlah jam dan SKS harus sama. Buktinya siswa akselerasi lainnya juga tidak masalah. Itu karena mereka mematuhi rambu yang diberikan," paparnya.
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu menuturkan, bahkan terdapat sekolah yang secara terbuka mengaku lupa memasukkan dua mata pelajaran saat mengisi PDSS. Atas keteledoran tersebut, Rochmat tak mau memberikan kesempatan lagi lantaran batas waktu pengisisan PDSS sudah ditutup sejak 21 Februari 2016 lalu.
"SMA 78 misalnya, yang mengeluarkan surat terbuka lupa mengisi dua mata pelajaran jelas tak bisa disusulkan. Tidak saya beri kesempatan karena sudah terproses," ucapnya.
Selain itu, kesalahan fatal lainnya yang dilakukan sekolah adalah salah mengisi akreditasi. Dalam aturan SNMPTN 2016, sekolah akreditasi A memiliki kuota 75 persen, akreditasi B 50 persen, akreditasi C 20 persen, dan akreditasi lainnya 10 persen.
"Sedangkan kalau akreditasinya kadaluarsa lebih dari satu tahun maka akreditasi diturunkan satu tingkat. Nah, sekarang kalau ada yang salah mengisi akreditasi tentu akan mempengaruhi kuota siswa yang layak dari sekolah tersebut," terangnya.
Sebelum pembukaan SNMPTN 2016, panitia telah melakukan sosialisasi ke seluruh SMA sederajat di Tanah Air. Rochmat menambahkan, sosialisasi berjalan dengan baik, bahkan sampai di tingkat dinas daerah.
"Tinggal bagaimana respons sekolahnya, mau memperhatikan rambu-rambu atau tidak. Kemudian masalah pengisian PDSS kemarin banyak yang baru mengisi di minggu terakhir. Itu mau sistem sebaik apa kalau semuanya bersamaan pasti bermasalah. Akhirnya ada 17.578 sekolah yang terdaftar dan jumlah peserta yang layak daftar ada 1.382.849 siswa," tutupnya.
(Rifa Nadia Nurfuadah)