Latar Belakangan Pendidikan Sri Mulyani, yang Disebut-sebut Kembali Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
JAKARTA - Latar belakang pendidikan Sri Mulyani Indrawati menarik untuk diulas, pasca-namanya disebut-sebut masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Padahal sebelumnya, Sri Mulyani sudah pamitan dan mengungkapkan tidak ingin kembali menjadi menteri.
Mbak Ani, biasa dia disapa, lahir di Bandar Lampung, Lampung, pada 26 Agustus 1962. Dia adalah perempuan pertama sebagai menteri keuangan dan juga orang Indonesia pertama yang menduduki posisi sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebuah jabatan yang ia mulai emban pada 1 Juni 2010.
Sebelumnya, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika dia diangkat menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, dia pun meninggalkan posisi sebagai Menteri Keuangan. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, dia sempat menjabat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Kabinet yang sama.
Sebelum berkiprah sebagai menteri, Sri Mulyani dikenal luas sebagai pengamat ekonomi di Indonesia. Dia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Pada tanggal 5 Desember 2005, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Pada tahun 2008, dia juga diangkat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Ibu tiga anak ini pernah dianugerahi gelar Menteri Keuangan terbaik di Asia pada tahun 2006 oleh Emerging Markets pada 18 September 2006, di tengah berlangsungnya Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Selain itu, pada tahun 2008, majalah Forbes menempatkannya sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia, dan pada bulan Oktober 2007, majalah Globe Asia menobatkannya sebagai wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia.
Berikut latar pendidikan Sri Mulyani dan sepak terjang pekerjaannya, dikutip dari laman Kementerian Perekonomian Indoneisa, Senin (14/10/2024).
