Wakil Bendahara DPP PII Minta Indonesia Negara Lain Desak China Terima Bantuan Penanganan Covid-19
JAKARTA - Pemerintah China saat ini sedang menekan angka penyebaran Covid-19, yang kian hari terus meningkat.
Tingginya penyebaran khususnya infeksi virus, tentunya menjadi ancaman kematian yang harus dihadapi oleh rakyat China, setelah kebijakan zero Covid-19 yang diambil Presiden Xi Jinping gagal total.
Gagalnya kebijakan zero Covid-19 yang salah satunya tidak diimbangi dengan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan rakyat, akhirnya menimbulkan gejolak serta berbagai permasalahan sosial, sehingga masyarakat melakukan demo besar-besaran di seluruh wilayah negara.
BACA JUGA:Menkes Klaim Vaksinasi Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 di Indonesia
Seperti pepatah ‘buah simalakama’, pencabutan pembatasan aktivitas warga yang semula sangat ketat namun akhirnya dilonggarkan oleh pemerintah China, diprediksi sejumlah ahli akan mengakibatkan ledakan kasus kematian lebih dari satu juta orang selama 2023.
Tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa otoritas Tiongkok yang dikontrol penuh oleh Partai Komunis China terkesan melakukan pembiaran atas salahnya kebijakan penanganan Covid-19, sehingga kondisi bangsa dan negara terpuruk, hingga saat ini.
Dicabut atau dilonggarkannya beberapa kebijakan, membuat Tiongkok saat ini mengalami lonjakan infeksi, dengan kekhawatiran 1,4 miliar populasi di Tiongkok terpapar Covid-19, khususnya selama liburan Tahun Baru China atau Imlek.
Melihat prediksi tingginya angka kematian rakyat China akibat kebijakan salah yang diambil Presiden Xi Jinping, Dewan Pimpinan Pusat Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) meminta negara-negara dunia khususnya Indonesia untuk mendesak China agar mau membuka diri dan menerima bantuan negara luar dalam menangani Covid-19 di Tiongkok.
