Daftar Menteri Pendidikan di Era Presiden Joko Widodo, dari Anies hingga Nadiem
JAKARTA - Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dimulai tahun 2014, posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diisi oleh 3 orang berturut-turut. Latar belakang mereka beragam, mulai dari akademisi hingga pebisnis. Inilah daftar Menteri Pendidikan di era Presiden Jokowi.
Anies Rasyid Baswedan
Anies Rasyid Baswedan atau biasa disapa Anies Baswedan diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar Menengah pada masa kabinet kerja periode 2014-2019. Pria kelahiran Kuningan, 7 Mei 1969 ini merupakan penggagas dan Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.
Menurutnya pendidikan menjadi eskalator sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Ia berencana membuat pendidikan yang membawa perubahan positif di masyarakat.
Salah satu kebijakan yang dibuat Anies pada saat menjadi Menteri Pendidikan adalah membuat Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Hal tersebut berdampak positif bagi para pelajar, sehingga tidak menganggap UN menakutkan lagi.
Anies juga melakukan perubahan pada kurikulum pendidikan Indonesia, dengan meninjau pelaksanaan kurikulum 2013. Selain itu, ia menghapuskan pula sistem perpeloncoan selama Masa Orientasi Siswa Baru.
Muhadjir Effendy
Muhadjir Effendy diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggantikan Anies Baswedan yang di-reshuffle. Muhadjir menjabat pada 2016-2019. Ia banyak memberikan terobosan untuk sistem pendidikan Indonesia.
Terobosan tersebut dilakukannya dengan membuat berbagai kebijakan, di antaranya percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan merevitalisasi pendidikan vokasi dengan tujuan peningkatan kualitas dan saya saing SDM Indonesia. Muhadjir juga melakukan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Melalui UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Muhadjir mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh pembangunan pendidikan nasional. Salah satu kebijakan paling fenomenal Muhadjir adalah pemberlakuan sistem zonasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh daerah di Indonesia.
