JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dipimpin oleh Nadiem Makarim melakukan beberapa langkah strategis. Gempa bumi yang terjadi pada Kamis (14/1/2021) lalu itu, telah berdampak kepada 1.203 satuan pendidikan, 192.027 peserta didik, serta 16.620 pendidik dan tenaga kependidikan.
Adapun langkah strategis yang dilakukan, yakni pertama, Kemendikbud bersama Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Unicef, dan klaster nasional pendidikan berkolaborasi mengelola Pos Pendidikan Sulawesi Barat. Tugasnya adalah melakukan kajian cepat terhadap dampak dan kebutuhan masyarakat, menyusun rencana tanggap darurat, serta mengelola data dan informasi seputar bencana.
Kedua, mengelola bantuan seperti melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi bantuan bagi pendidik, tenaga pendidik, dan peserta didik.
Baca Juga: Ingin Tahu Strategi Sukses Masuk UNS, Simak Ulasan Berikut ini
Pos Pendidikan yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat itu menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi di bidang pendidikan. Pos ini akan menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” tutur Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kemendikbud Hendarman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/1/2021).
Baca Juga: SNMPTN 2021, Berminat Daftar IPB University? Wajib Punya Ini
Selain itu, Kemendikbud juga telah membuka dua posko lainnya. Satu posko bertempat di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) Kabupaten Mamuju. Posko yang kedua berada di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kabupaten Majene.