Share

Guru Honorer, Dibutuhkan tetapi Diabaikan

Agregasi Antara, · Senin 27 November 2017 16:05 WIB
https: img.okezone.com content 2017 11 27 65 1821274 guru-honorer-dibutuhkan-tetapi-diabaikan-zOTD27G0gM.jpg Foto: Ilustrasi Okezone

TERNATE – Pagi itu, Mukdi Muale, seorang guru honorer di Maluku Utara, merasa kurang enak badan. Tetapi, tanggung jawab memaksanya untuk tetap masuk dan mengajar di SD Tawabi, Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan.

Tidak hanya tanggung jawab di kelas yang membuatnya memaksakan diri untuk masuk. Ia paham betul, kalau sekolah tempatnya mengabdi sejak 2010 membutuhkan dirinya. Mukdi adalah satu dari tiga guru honorer, dan hanya ada tiga orang guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Baca juga:

(Anggaran PAUD pada 2018 Akan Ditambah)

SD Tawabi bukan satu-satunya sekolah yang membutuhkan tenaga guru. Banyak sekolah, khususnya SD di daerah pelosok, yang hanya memiliki satu-dua orang guru ASN sehingga guru honorer sangat menentukan keberlangsungan belajar-mengajar di kelas.

Sayangnya, peran besar guru honorer tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang mereka dapatkan. Pemerintah kabupaten/kota di Maluku Utara hanya membayar honor mereka sebesar Rp500 ribu – Rp1,5 juta per bulan untuk guru honor yang SK-nya dari bupati/wali kota dan gubernur, sedangkan yang diangkat oleh sekolah hanya Rp200 ribu/bulan.

Ironisnya lagi, pembayaran yang sudah rendah itu seringkali menunggak hingga berbulan-bulan. Seperti yang dialami guru honor Kabupaten Pulau Morotai yang terakhir menerima honor pada April 2017.

Untuk menutupi kekurangan, para guru honor biasa melakukan pekerjaan lain seperti memancing bagi yang tinggal di daerah pesisir, berkebun, atau menjadi tukang ojek.

Baca juga:

(Anggaran PAUD DKI Jakarta Capai Rp68 Miliar, Ini Penjelasan Wagub Sandi)

Jika mereka tidak bisa mendapat status ASN tanpa tes, mereka berharap, paling tidak, mereka bisa mendapat honor yang layak.

PGRI Maluku Utara bersama seluruh PGRI di Indonesia dan PGRI pusat telah pula mengusulkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) agar para guru honor, khususnya yang masa pengabdiannya lebih dari 5 tahun dapat langsung diangkat menjadi ASN. Akan tetapi, semua upaya itu menurut Ketua PGRI Maluku Utara Arifin Kamaludin belum membuahkan hasil karena berbagai alasan.

Kondisi pendidikan di Maluku Utara yang saat ini jauh tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, seperti tergambar dalam setiap pelaksanaan ujian nasional SMP dan SMA sederajat yang berada di urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia harus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Pembenahan itu, di antaranya melalui peningkatan profesionalisme guru. Sebab mereka bilang, guru yang profesional akan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Akan tetapi, bagaimana profesional guru bisa diwujudkan kalau statusnya hanya sebagai guru honorer dengan honor yang rendah pula?

(elv)

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini