Pemerintah Diminta Jaga Kerahasiaan Soal UN 2017
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri meminta pemerintah dapat menjamin kerahasiaan soal Ujian Nasional dan kesahihan hasil UN, jika UN tetap dijalankan tahun mendatang.
“Kalau UN tetap dilaksanakan berarti pemerintah harus memastikan bahwa soal tidak bocor," kata Fikri menanggapi keputusan pemerintah yang tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN), Kamis (22/12/2016).
Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan, pelaksanaan UN yang terakhir, diwarnai pemberitaan bocornya soal. Bahkan, banyak oknum yang memperjualbelikan soal maupun jawaban UN lewat berbagai jalur.
“Termasuk yang ditengarai ada beberapa sekolah yang untuk soal tertentu dikerjakan oleh gurunya, karena memang materi pelajarannya belum diajarkan kepada siswa. Harus ada solusi,” tegas Fikri.
Permasalahan lain yang harus dibenahi, kata Fikri, yakni bebasnya pengawasan UN di beberapa daerah yang meninggalkan ruang kelas atau membiarkan peserta ujian menggunakan telefon seluler untuk bertukar jawaban UN.
“Khusus untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK), problematika kekurangan sarana komputer di sekolah yang menyelenggarakannya juga harus sudah diatasi,” dorong politisi asal dapil Jawa Tengah itu.
Fikri juga mengkritisi wacana moratorium yang dicetuskan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Ia meminta adanya pembenahan sistem pengambilan keputusan yang lebih bijak dari pemerintah.
