Terpilih dari 69 Ribu Orang, 35 Anak Muda Ikuti Sekolah Staf Presiden

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyebutkan ada 35 generasi muda yang terpilih untuk mengikuti Sekolah Staf Presiden (SSP) dari total hampir 70 ribu orang di seluruh dunia.

Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memantau tahap seleksi wawancara Sekolah Staf Presiden (SSP) di Gedung Krida Bhakti, Jalan Veteran 3, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).

"Ya pagi ini saya mengecek secara langsung kegiatan Wawancara anak anak kita yang mengikuti sekolah staf presiden, dari jumlah pendaftar yang kita terima 69.658 orang. Kita seleksi karena jumlahnya cukup besar," ujar Moeldoko kepada awak media.

Ia menuturkan seleksi ada secara online ketika mereka harus membuat essay dan gagasan besar seperti apa dalam konsep berbangsa dan bernegara.

"Apakah mereka pernah memimpin organisasi seperti OSIS, Pramuka dan lain sebagainya. Dari situ maka akhirnya kita munculkan angka 100. Mereka kemudian kita wawancara dengan tim expert kita untuk melakukan assesment dan pendalaman. Sehingga terpilih 35 orang yang kita seleksi betul-betul dari sumber yang sangat kompeten," kata Moeldoko.

Ia mengungkapkan 35 orang yang terpilih mengikuti SSP ada lulusan SMA ada lulusan S1 hingga S2.

"Yang mengejutkan bahwa anak-anak SMA-pun rangking di atas S1 dan S2," ungkap Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko menjelaskan mereka yang lolos hingga tahap akhir SSP semua kaya atas pengetahuan, karena dia bisa mencari pengetahuan darimana saja ada di genggaman.

"Pengetahuan kaya, tapi pengalaman perlu diberikan. Untuk itu KSP memberikan ruang untuk anak-anak ini pengalaman mengelola negara," terang Moeldoko.

Di SSP yang diselenggarakan oleh KSP tersebut nantinya mereka diberikan manajemen negara seperti ini, hirarki perundangan seperti ini, isu-isu dalam bernegara itu seperti apa.

"Deliverinya learning by doing jadi misalkan reforma agraria case seperti ini kita bisa menyelesaikan berbagai case yang terjadi, dari praktek kita akan lakukan," tutur Moeldoko.

Sehingga para peserta SSP bisa memahami mengelola negara tidak mudah, berbagai persoalan luar biasa tetapi negara harus turun menanganinya.

"Harapan saya setelah mereka keluar dari SSP ini mereka terisi hati dan pikirannya mengelola negara, sebuah kebijakan yang dikeluarkan tidak cukup dengan kekuatan, kekuasaan, tidak cukup dengan paksaan, tapi bagaimana kebijakan itu dibarengi dengan kebajikan," lanjutnya.

KSP Moeldoko menjelaskan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah memang tidak selalu dapat menyenangkan semua pihak.

Tapi pemerintah kata dia berkomitmen untuk mementingkan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas.

"Di situlah intinya bagaimana bernegara itu sehingga semuanya bisa terlayani dengan baik walaupun kita juga paham bahwa sebuah kebijakan tidak sepenuhnya bisa diterima oleh semua pihak," pungkas Moeldoko.

(Natalia Bulan)