Kemenag Kaji Pedoman Pelaksanaan Madrasah Inklusif

SOLO - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Kementerian Agama mengkaji pedoman pelaksanaan implementasi gender equality (kesetaraan gender) dan inklusifitas sosial di madrasah. Pengkajian dilakukan dalam rangka memenuhi hak mendapatkan pendidikan bagi setiap peserta didik yang berlangsung di Solo, 10 - 12 Maret 2022.

Direktur GTK, Muhammad Zain mengatakan bahwa perumusan pedoman harus memperhatikan kepentingan disabilitas dan menjawab kebutuhan kesetaraan gender. Untuk itu, proses review dan perumusan harus melibatkan ahli terkait dua aspek tersebut.

Sementara itu,Kasubdit Bina GTK MA/MAK Anis Masykhur mengatakan Kemenag menghadirkan para pakar gender dan pendidikan inklusif, antara lain: Prof. Dr. Ema Marhumah, MA, Dr. Ro'fah, MA, dan Daan Dini Khoirunida.

Forum ini pun menyepakati bahwa pedoman penguatan lembaga pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender dan ramah disabilitas mutlak dibutuhkan.

"Pemahaman terhadap pentingnya ramah disabilitas ini harus dipahami para pemangku kebijakan dan juga pimpinan pada satuan pendidikan," kata Anis Masykhur dikutip dalam laman resmi Kemenag, Rabu,(16/3/2022).

Selain itu, forum ini juga menyepakati bahwa pedoman yang semula hanya dalam bentuk 1 modul dikembangkan menjadi beberapa modul yang menyasar kepala satuan pendidikan, pendidik, dan pemangku kebijakan.

Mengingat jumlah disabilitas pada madrasah cukup besar, yakni 43.327 siswa. Sementara saat ini, satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai madrasah inklusi baru 146 lembaga, terdiri atas 29 Raudlatul Athfal (RA), 88 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 24 Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 5 Madrasah Aliyah (MA).

Sementara di perguruan tinggi keagamaan Islam belum ada yang ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa PTKI telah menerima mahasiswa disabilitas.

(Rahman Asmardika)