Share

Waduh! Gunung Kidul Alami Kekurangan 800 Guru SD

Agregasi Antara, · Kamis 31 Agustus 2017 13:08 WIB
https: img.okezone.com content 2017 08 31 65 1766837 waduh-gunung-kidul-alami-kekurangan-800-guru-sd-qNUGvSsUSv.jpg Foto: Dok Okezone

GUNUNG KIDUL - Di tahun 2017 ini rupanya di sejumlah daerah di Indonesia masih mengalami kurang guru. Salah satu daerah yang mengalami permasalahan tersebut yakni Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul mengakui pihaknya kekurangan 800 guru sekolah dasar (SD).

"Saat ini, kami masih kekurangan guru sekitar 800 orang, paling banyak untuk jenjang SD," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrata Kabupaten Gunung Kidul Bahron Rasyid, Kamis (31/8/2017).

Walaupun mengalami kekurangan guru hingga berjumlah ratusan tersebut, ia mengatakan pihaknya tak bisa melakukan perekrutan guru. Hal itu, dikatakannya karena terkendala moratorium pengangkatan guru oleh pemerintah pusat.

Masalah ini, kata Bahron, diperparah dengan faktor banyaknya guru yang pensiun per tahun. "Guru PNS banyak sekali yang pensiun, sementara tidak ada yang masuk menggantikan," terangnya.

Ia mengatakan, untuk mengatasi masalah tersebut pihaknya memaksimalkan kinerja tenaga pendidik honorer atau guru tidak tetap (GTT) untuk mengisi formasi yang kosong. "Kami memaksimalkan GTT agar pembelajaran tidak terganggu karena kurang guru," imbuhnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunung Kidul Sigit Purwanto mengakui saat ini pihaknya memang mengalami ketidakseimbangan PNS.

Misalnya, kata dia, saat ini banyak guru SD yang kurang, sedangkan di satu sisi untuk guru SMP dan SMA serta taman kanak-kanak (TK) jumlahnya justru banyak. "Ada formasi guru di satu sisi terjadi kekurangan, sementara di sisi lain terdapat kelebihan," ungkapnya.

Ia melanjutkan, pemetaan tersebut masih dibarengi dengan langkah untuk mengajukan formasi. Sebab, Sigit mengaku sangat yakin apabila Gunung Kidul masih tetap kekurangan PNS.

"Jadi mau tidak mau kami tetap mengajukan formasi kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemnPAN dan RB)," tambahnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini